Melawan Gizi Buruk, Kemiskinan, dan Krisis Pangan

Dengan bergejolak Presiden RI ke-8 Prabowo mengucapkan janji di hadapan peserta Sidang Paripurna MPR RI pada Minggu 20 Oktober 2024. Kala itu dia menyampaikan pidato kenegaraan pertama usai dilantik.

Dari layar televisi dan saluran digital, ada puluhan juta masyarakat Indonesia nan menyaksikan.

"Semua kita percaya dan percaya punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, apalagi banyak nan mengatakan ini sesuatu nan tidak mungkin,” ucap Prabowo.

“Pemimpin nan berani dan baik bakal terpanggil untuk menghadapi nan tidak mungkin dan mencari jalan agar nan tidak mungkin kita atasi.”

Prabowo kemudian meminta seluruh pejabat dalam negeri tidak menutup mata bahwa kemiskinan di dalam negeri tetap sangat besar. Selain itu, dia juga menyoroti banyak dari rakyat Indonesia nan hidup di bawah garis kemiskinan tidak mempunyai pekerjaan nan layak, hingga anak sekolah tidak mempunyai seragam layak.

Janji Prabowo di pidatonya ini bisa diartikan bahwa menghilangkan kemiskinan mempunyai makna krusial dalam pemerintahannya. Di antara sekian banyak program nan dirancang di masa kampanye alias di fase transisi, tak semua mendapat penegasan lewat pidato pertama.

Maka tak heran ketika Prabowo mengumumkan jejeran menteri dan kepala badan nan bakal membantunya dalam lima tahun ke depan, dia juga mengumumkan pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Budiman Sudjatmiko kemudian ditunjuk sebagai nakhoda.

Tak tanggung-tanggung, Prabowo apalagi memberi mandat Budiman untuk menekan maksimal nomor kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu kudu bisa ditekan lenyap sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan nan kami pimpin," kata Budiman di Istana Kepresidenan, usai dilantik.

Tak hanya itu, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan menurutnya juga bakal konsentrasi pada golongan penduduk nan terancam jatuh miskin, ialah mereka nan terdampak mekanisasi dan digitalisasi serta nan terimbas PHK. Ia mengatakan orang-orang itu lebih banyak merupakan kelas menengah.

Ia mengatakan badan nan dia pimpin bakal berkoordinasi dengan aktivitas pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Target menurunkan nomor kemiskinan ini juga menjadi salah satu konsentrasi dalam pemerintahan pendahulu Prabowo ialah Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Jumat 16 Agustus 2024, Jokowi menekankan pentingnya shopping negara sebagai instrumen strategis untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial.

Ia juga memaparkan keberhasilannya menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,03% di 2024, sementara nomor kemiskinan ekstrem turun signifikan menjadi 0,83% pada 2024.

Jika Prabowo mengeluarkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sebagai jurus, maka Jokowi mempunyai perangkat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres ini memerintahkan 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah nan diperlukan sesuai tugas, kegunaan dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kesamaan visi Prabowo dan Jokowi untuk kesejahteraan masyarakat juga terlihat dalam program untuk mengatasi kekurangan gizi kronis serta stunting.

Menurut info nan dipaparkan Jokowi pada April 2024 lalu, nomor stunting menjadi 21,5 persen pada akhir 2023, turun dari 37,6 persen pada 10 tahun lalu. Memang belum mencapai sasaran 14 persen nan digaungkan Jokowi, tapi bisa dikatakan ada penurunan nan signifikan.

Beberapa jurus nan dilakukan pemerintah antara lain memenuhi kebutuhan perangkat antropometri terstandar ke seluruh posyandu dan perangkat USG di tingkat puskesmas, serta pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu mengandung di seluruh daerah.

Pada Juni 2024, pemerintah juga melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dengan melibatkan 300.188 posyandu. Jumlah balita nan diukur pun meningkat signifikan.

Dari total 16.381.852 balita nan diukur, terdapat 5.807.312 balita nan mengalami masalah gizi seperti gizi kurang, gizi buruk, gizi kurang dan gizi jelek (wasting), berat badan di bawah standar usia (weight faltering), dan tinggi badan di bawah standar usia akibat stunting.

Di pemerintahan Prabowo, menurunkan nomor stunting ini bakal jadi prioritas serta jadi tanggung jawab beragam lembaga. Salah satunya lewat program makan siang cuma-cuma nan memang janji kampanye Prabowo.

Bahkan dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, makan siang cuma-cuma juga menjadi salah satu dari enam topik pembahasan prioritas. Keenam topik nan dibahas adalah swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi, pendidikan, dan kesehatan.

Secara khusus, Prabowo mengatakan jejeran menterinya nan tak mendukung makan bergizi cuma-cuma untuk anak-anak dan ibu mengandung dapat keluar dari kabinet Merah Putih nan dipimpinnya.

"Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu mengandung ini adalah strategi. nan tidak mendukung perihal ini silakan keluar dari pemerintah nan saya pimpin," ujarnya.

Salah satu lembaga nan bakal mengurusi masalah gizi dan stunting adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kementerian anyar nan sebelumnya adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Bupati Batang periode 2017-2022, Wihaji, ditunjuk menjadi menteri dan mengawali sasaran besar penuntasan stunting.

Kemudian, ada juga Badan Gizi Nasional nan pembentukannya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 nan bertindak 15 Agustus 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memperkirakan sasaran penerima program makan bergizi cuma-cuma sebanyak 82,9 juta orang tercapai pada 2027.

Ia mengatakan untuk tahap awal ditargetkan menyasar minimal 20 juta penerima pada 2025, dan meningkat pada 2026.

Target program ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA. Untuk sekolahnya tidak hanya menyasar nan negeri, tetapi juga swasta.

Selain pengentasan kemiskinan dan stunting, salah satu prioritas lain di periode awal pemerintahan Prabowo-Gibran adalah swasembada pangan.

Program ini krusial mengingat krisis pangan bumi semakin menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, di tengah bentrok geopolitik, gangguan rantai pasok global, hingga perubahan iklim.

Lihat saja sungguh perang Rusia-Ukraina mempengaruhi bukan hanya pasokan gandum, tapi juga beras. Pasalnya, orang Eropa nan semula lebih sering mengonsumsi gandum, sejak tahun lampau beranjak beranjak ke beras lantaran nilai gandum nan melambung tinggi lantaran Rusia dan Ukraina masuk ke dalam 10 besar negara produsen gandum terbesar di dunia.

Tak ayal, sebagaimana disampaikan Bulog pada Februari 2023, ekspor beras Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar ke negara-negara Eropa pun meningkat dan stok dunia beras tertekan.

Mencapai swasembada pangan sendiri bukan suatu sasaran nan tidak terukur. Pada 1984 Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dengan catatan impor 400 ribu ton sementara masyarakat mencapai 100 juta lebih.

Di era Presiden Jokowi, swasembada beras juga pernah beberapa kali terjadi. Pada periode 2017-2020, saat itu produksi beras bisa surplus 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton.

Sebagai catatan, berasas ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, swasembada pangan ini pernah tercapai lantaran kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dalam corak sarana pertanian seperti bibit dan pupuk, maupun intensifikasi dan mekanisasi dengan penggiatan pemberian support perangkat dan mesin pertanian (alsintan).

Komitmen Jokowi dalam menjaga ketahanan pangan juga tercermin dari alokasi biaya nan signifikan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun untuk mendukung beragam program ketahanan pangan nasional.

Tak hanya itu, program pembangunan waduk juga terus dijalankan sebagai bagian dari upaya mendukung irigasi pertanian. Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi sukses menyelesaikan pembangunan 53 dari 61 waduk nan direncanakan.

Bendungan-bendungan ini, seperti Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, dan Bendungan Leuwikeris, menjadi prasarana vital dalam menjaga kesiapan air di lahan pertanian.

Selain rehabilitasi irigasi dan pembangunan bendungan, program pompanisasi menjadi salah satu solusi sigap untuk mengatasi kekeringan nan berkepanjangan akibat perubahan iklim. Program ini memberikan akses air nan lebih mudah bagi petani, terutama di lahan tadah hujan.

Keberhasilan program ketahanan pangan ini juga menjadi pondasi kuat bagi pemerintahan berikutnya, dengan Presiden Prabowo Subianto berkeinginan membawa Indonesia menjadi negara nan berswasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun ke depan.

Prabowo mengatakan tekad itu dia tak dibuat dengan asal-asalan, melainkan dengan beragam pertimbangan. Sebab, perihal ini dibuat dengan melibatkan sejumlah pakar.

"Kita kudu bisa memproduksi dan penuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah pelajari berbareng pakar-pakar nan bantu saya. Saya percaya paling lambat 4-5 tahun kita swasembada pangan. Bahkan kita siap jadi lumbung pangan dunia," katanya di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10).

Dalam Program Hasil Terbaik Cepat nan dirancang Prabowo-Gibran, masalah pangan juga masuk menjadi salah satu prioritas, ialah membangun lumbung pangan nasional dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare.

Tak tanggung-tanggung anggaran Rp15 triliun pun digelontorkan, menjadikan program lumbung pangan ini salah satu program dengan anggaran terbesar setelah makan bergizi gratis.

Jenderal Prabowo dalam urusan pangan ini adalah Amran Sulaiman nan ditunjuk sebagai Menteri Pertanian. Bukan orang nan asing, lantaran dia menjabat dua kali sebagai Mentan pada awal dan akhir masa pemerintahan Jokowi.

Amran sendiri percaya diri sasaran Prabowo mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai dalam empat tahun, apalagi lantaran Indonesia sudah pernah melakukannya di era Presiden Jokowi.

Bahkan, kata Amran, pencapaian itu diakui Organisasi Pangan Dunia (FAO).

"Kami percaya itu bisa dicapai. Kenapa? Kan sasaran empat tahun, sebelumnya kan kita bisa mencapai empat kali swasembada, kita dapat penghargaan Agricola Medal," kata Amran di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Tekad Prabowo membawa RI swasembada pangan ini tentu bukan perihal mudah. Ketahanan pangan Indonesia juga sempat melemah meski sempat mencapai swasembada, dengan impor nan cukup tinggi pada 2023-2024 lalu, khususnya beras.

Alih kegunaan lahan menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan, khususnya beras. Masyarakat pun lebih mudah dan murah mempertahankan lahan di wilayah sentra, seperti Jawa daripada membuka lahan di luar Jawa.

Menurut Amran, sejumlah program pemerintahan sebelumnya juga bakal dilanjutkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk program lumbung pangan alias food estate.

Kementan juga menyatakan program cetak sawah jadi sebuah kebutuhan mendesak. Pasalnya, masyarakat Indonesia makin bertambah, tapi sawah tak pernah bertambah. Kementan kemudian menargetkan 3 juta hektare (ha) program cetak sawah terwujud dalam empat tahun ke depan.

Amran mengatakan kementeriannya telah memulai program ini di Merauke dan Kalimantan Tengah. Ke depannya program ini bakal bergulir di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan hingga Kalimantan Barat.