10 Biang Kerok yang Buat Produksi Padi RI Terus Turun Versi Amran

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pertanian Amran Sulaiman membongkar 10 biang kerok penyebab produksi padi Indonesia turun terus.

Pertama, Amran menyoroti rendahnya volume penyaluran pupuk untuk petani. Bahkan, pupuk subsidi dikurangi 50 persen.

Ia mencatat pupuk subsidi pada 2021 ada 8,78 juta ton. Namun, Amran memandang penyaluran tersebut terus turun setiap tahunnya menjadi tinggal 4,73 juta ton pada tahun ini.

Kedua, Mentan Amran menyatakan ada 17 persen-20 persen petani tak bisa memakai Kartu Tani. Ini merupakan kartu nan dikeluarkan perbankan untuk digunakan petani menebus pupuk subsidi via mesin electronic info capture di pengecer resmi.

Ketiga, anak buah Presiden Joko Widodo itu memandang para petani hanya diberi pupuk satu kali tanam. Keempat, masalah penyebab turunnya produksi padi adalah 30 juta orang di Jawa nan tak bisa menerima pupuk, menurut catatan Lembaran Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

"Kelima, perangkat mesin dan pertanian (alsintan) sudah tua," bongkar Amran dalam arsip nan diperoleh CNNIndonesia.com, dikutip Minggu (21/7).

Amran juga menyalahkan El Nino sebagai dalang keenam di kembali persoalan perberasan tanah air. Ia menyebut El Nino terjadi berturut-turut pada 2014 dan 2015, meski awalnya lemah kemudian meningkat dalam skala nan kuat.

Fenomena alam nan mengganggu produktivitas padi ini terjadi kembali pada 2023 lalu. Amran mengatakan skala El Nino nan kuat berakibat hingga sekarang.

Ketujuh, Amran memandang saluran irigasi semestinya direhabilitasi. Ia menegaskan ada 60 persen irigasi nan tak baik-baik saja

Kedelapan, biang keladi nan disorot Mentan Amran adalah jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) nan hanya separuh dari kebutuhan.

"Kesembilan, bibit unggul berkurang. Kesepuluh, anggaran turun," tandasnya.

Pada 2018, anggaran Kementan sempat mencapai Rp24 triliun. Lalu, turun menjadi Rp22 triliun di 2019 dan tahun berikutnya terus dipangkas hingga Rp16 triliun.

Anggaran Kementan tahun lampau apalagi hanya dipatok Rp15 triliun, sedangkan 2024 ini Kementan diberi Rp14 triliun.

Kemudian, ambruk lagi di 2025 kelak menjadi Rp8,06 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)