Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.
Ia mengatakan sejauh ini direncanakan bakal ada empat direktorat jenderal (ditjen), ialah Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.
"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membikin nan sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria nan berkawan disapa Ara itu mengatakan dia tetap kudu berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengenai struktur organisasi kementeriannya.
"Hari Kamis saya bakal diterima Menpan RB lantaran SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini kudu ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.
Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.
"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.
"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi nan terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.
Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu bakal digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan kediaman vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.
Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung wilayah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan pembaharuan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.
Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.
Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun nan bakal digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.
[Gambas:Video CNN]
Ketiga, rumah unik senilai Rp0,105 triliun. Anggaran bakal digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah unik (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.
Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun nan digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR nan tersebar di seluruh provinsi.
Kelima, support manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk penyelenggaraan aktivitas pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, penghasilan dan tunjangan, operasional instansi dan manajemen kesatkeran.
(fby/agt)