Prabowo Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp139,4 T pada 2025

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada 2025.

Anggaran ini bakal disebar ke beragam kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan anggaran tersebut bermaksud untuk mendukung sasaran swasembada pangan pada 2028-2029.

"Anggaran ketahanan pangan tahun 2025 mencapai Rp139,4 triliun, namun tersebar ke beragam kementerian dan lembaga nan terlibat," ujar laki-laki nan berkawan disapa Zulhas ini usai memimpin rapat koordinasi mengenai ketahanan pangan di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10).

Ia juga menekankan alokasi anggaran ini perlu dikoordinasikan dengan baik agar dapat mendukung pencapaian sasaran swasembada pangan.

Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pupuk dengan total Rp44 triliun nan bakal dikelola oleh perusahaan pelat merah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Selain itu, Kementerian PU bakal mengelola anggaran untuk pembangunan waduk dan irigasi. Sementara itu, sektor perikanan, termasuk rumput laut dan ikan, bakal berada di bawah KKP.

Lebih lanjut, Zulhas juga menjelaskan biaya desa sebesar Rp16,259 triliun juga bakal dialokasikan untuk ketahanan pangan di tingkat lokal.

"Dana desa kudu difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan di daerah," tegasnya.

Rapat koordinasi nan juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan serta pejabat tinggi Kementerian Keuangan tersebut bermaksud untuk menyatukan visi dan langkah dalam penyelenggaraan program ketahanan pangan di beragam lembaga terkait.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan nyaris Rp20 triliun untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah di luar biaya desa, nan diharapkan bisa memperkuat program ketahanan pangan hingga ke level regional.

"Ada juga nan melalui daerah, ada Rp19 triliun lebih selain biaya desa, ada nyaris Rp20 triliun lebih. Nah jadi gimana kelak kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi, nan walaupun jelas pemerintah wilayah dan biaya desa nan support transfer ke daerah, kementerian lembaga terkait, kemudian juga lembaga mengenai termasuk riset dan lain-lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(lau/sfr)