Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau nan berkawan disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).
Kemarahan dia luapkan mengenai lambatnya keahlian birokrasi di kementerian nan dia pimpin.
Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat nan dia kirimkan kepada Jaksa Agung mengenai aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah nyaris sepekan dia tanda tangani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat nan bermaksud mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat nan dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).
"Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang," ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).
Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, nan membuatnya terlihat tidak ahli di mata Jaksa Agung.
"Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya gimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya 'Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya'," ucapnya dengan nada kesal.
Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sembari menyoroti sungguh lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak lenyap pikir, gimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.
"Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai," katanya sembari menggebrak meja.
"Saya malu sama Jaksa Agung, 'Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.' Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik jika langkah kerjanya begini gitu loh," lanjutnya.
Kekesalan Ara tidak hanya berakhir di soal birokrasi. Ia apalagi menawarkan untuk menggunakan biaya pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.
Menurutnya, jika hambatan nan dihadapi kementerian mengenai akomodasi alias kekurangan peralatan, dia siap menanggungnya dengan duit pribadi agar keahlian kementerian tidak terganggu.
"Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan gimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai duit pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya," tegasnya.
Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan support penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris alias akomodasi lainnya nan diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.
"Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai duit pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
(lau/agt)