Erick Thohir Usul Asabri-Taspen di Bawah Pengawasan Menkeu

Sedang Trending 6 hari yang lalu

CNN Indonesia

Kamis, 11 Jul 2024 19:55 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir beriktikad memindahkan pengelolaan biaya pensiun (dapen) abdi negara ke bawah pengawasan menteri keuangan. Menteri BUMN Erick Thohir beriktikad memindahkan pengelolaan biaya pensiun (dapen) abdi negara ke bawah pengawasan menteri keuangan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berniat memindahkan pengelolaan dana pensiun (dapen) abdi negara ke bawah pengawasan menteri keuangan. Hal ini untuk mencegah terjadi korupsi seperti sebelumnya.

Tak hanya itu, dia berambisi pengawasan biaya pensiun lainnya nan dikelola oleh Taspen juga dipindahkan ke pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya bilang ke depan, mungkin dana-dana pensiun seperti Asabri, Taspen ini lebih baik di bawah Menteri Keuangan lantaran memang lebih baik seperti di sana," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (10/7) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, dia menekankan koordinasi dengan Kementerian BUMN bakal tetap dilakukan meski pengelolaan dan pengawasan biaya pensiun dipindahkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpah tindih aturan.

"Tetapi mungkin beberapa BUMN lain bisa lebih diprioritaskan dikelola secara berkoordinasi dengan kami. Jadi agar tidak ada overlapping BUMN di antara Kementerian lain dan Kementerian BUMN," jelasnya.

Erick menyebut sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai rencana pemindahan pengawasan ini. Sebab, wacana peralihan ini sekaligus menjadi salah satu poin nan bakal masuk di RUU BUMN.

"Sudah, sudah (dibicarakan dengan Sri Mulyani). Salah satu proposal nan kita sorong juga dikonsolidasi nan namanya di dalam RUU BUMN, saya kirimkan ke Ibu Sri Mulyani. Lagi nunggu (jawaban), suratnya sudah (disampaikan), kita tunggu," imbuhnya.

Ketua Umum PSSI ini percaya peralihan pengawasan dapen nan ada dalam RUU BUMN bisa selesai dalam waktu dekat dan diimplementasikan mulai 2025.

"Bisa (implementasi di 2025). Kita lagi mendorong RUU BUMN secepatnya lantaran ini salah satu solusi nan sangat positif," pungkasnya.

Komisi VI DPR RI sebelumnya menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,61 triliun ke ASABRI di 2025 dalam rangka perbaikan permodalan.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Sumber cnnindonesia.com
cnnindonesia.com