Basuki soal Prabowo Mau Pecah PUPR Jadi 2 Kementerian: Tak Masalah

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku tidak masalah andaikan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memisah Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Basuki menyebut wacana itu lumrah lantaran peleburan alias pemisahan kementerian/lembaga negara sudah sering terjadi sejak dahulu.

"Kalau organisasi just vehicle, dulu saja bisa. Jadi ya enggak masalah," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8).

Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR sudah mengalami beberapa kali perubahan sebelum itu. Ia menjelaskan Kementeriannya sempat berjulukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) pada 1968-1973.

Setelahnya berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1973-1999. Lalu tahun 1999-2000, berubah lagi lagi menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Kendati demikian, Basuki belum mengetahui lebih lanjut apakah Kementerian PUPR jadi dipisah kembali alias sebaliknya di periode kepemimpinan selanjutnya.

"Saya belum tahu," ujarnya.

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Artinya, bagian perumahan nan saat ini tetap tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti nan terjadi pada era orde baru.

Pria nan berkawan disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian nan betul-betul konsentrasi pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan nan memerlukan perhatian khusus.

Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih konsentrasi pada sektor perumahan bagi masyarakat.

Terpisah, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo tidak membantah ataupun mengiyakan rencana pembentukan itu.

"Dipecah alias tidak, itu keputusan Pak Prabowo nanti," kata Drajad beberapa waktu lalu.

Ia hanya menekankan pentingnya sektor perumahan untuk dijalankan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

[Gambas:Video CNN]

(khr/agt)