Sri Mulyani Perintahkan DJP Dalami Bocor NPWP Jokowi-Wajib Pajak

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami dugaan kebocoran info wajib pajak, termasuk diantaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pejabat negara lainnya.

Menurutnya, sampai saat ini dugaan itu tetap dicek kebenarannya.

Pendalaman dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbareng dengan tim IT Kementerian Keuangan. Ia berambisi pertimbangan bisa dilakukan dengan sigap dan segera diumumkan permasalahannya.

"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan pertimbangan terhadap persoalannya," ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (19/9).

"Nanti bakal disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," kata dia.

Sebanyak 6 juta info NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan info nan bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi nan juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Dugaan kebocoran info ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).

"Sebanyak 6 juta info NPWP diperjualbelikan dengan nilai sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel nan diberikan oleh pelaku," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)