Menteri Ekonomi Seperti Apa yang Harus Dipilih Prabowo?

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Sehari setelah pelantikan alias pada 21 Oktober, Prabowo bakal langsung mengumumkan daftar menteri di kabinet pemerintahannya. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengaku sudah mengobrol dengan Prabowo tentang rencana menyusun pemerintahan baru.

"Kemarin dia bilang 'Aku dilantik tanggal 20, 21 saya umumkan kabinet itu saya lantik, terus sidang kabinet 23'. Begitu sudah sistematiknya beliau melakukan, membikin programnya," ungkap Luhut pada launching kitab Sea Power Indonesia di Jakarta, Selasa (7/8).

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo mulai menggodok nama-nama menteri nan bakal masuk kabinet baru. Belum ada keputusan final mengenai susunan kabinet.

"Bocoran nama-nama belum dapat kami sampaikan lantaran pada saat ini Pak Prabowo sedang mensinkronkan antara nomenklatur-nomenklatur kementerian, baik nan lama maupun nan baru," kata Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

"(Penggodokan) dengan nama-nama nan ada hasil menyinkronkan, baik dari parpol maupun dari profesional," tuturnya.

Pemilihan menteri di kabinet Prabowo jelas menjadi sorotan lantaran bakal mempengaruhi setiap kebijakan nan diambil terutama di bagian ekonomi. Pemilihan menteri bagian ekonomi seperti menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri BUMN, dan menteri daya dan sumber daya mineral (ESDM) tentu bakal turut memengaruhi arah perekonomian Indonesia ke depan.

Lantas menteri ekonomi seperti apa nan kudu dipilih Prabowo?

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan ada sejumlah kriteria nan kudu dipenuhi menteri ekonomi pilihan Prabowo. Pertama, mempunyai orientasi ekonomi nan tidak berpihak pada ideologi neoliberalisme, ialah kebijakan nan condong mengutamakan pasar bebas dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi.

"Sebaliknya, dia kudu konsentrasi pada ekonomi nan inklusif dan pro-rakyat," kata Achmad kepada CNNIndonesia.com.

Kedua, menteri ekonomi nan ideal kudu bisa menjaga disiplin fiskal dengannya ketat, nan berfaedah memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah akibat pembengkakan utang negara.

Menteri ekonomi, sambungnya, kudu menjaga disiplin fiskal dan memprioritaskan shopping negara pada sektor-sektor nan mempunyai akibat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketiga, menteri ekonomi kudu memprioritaskan peningkatan daya beli publik. Ini berfaedah kebijakan-kebijakannya kudu konsentrasi pada kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi nan menghasilkan lapangan kerja.

"Menteri tersebut kudu konsentrasi pada kebijakan nan mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Achmad mengatakan Prabowo boleh saja memilih menteri bagian ekonomi dari kalangan ahli maupun nan berlatar belakang politik, tetapi ada hal-hal nan perlu diperhatikan.

Untuk kalangan profesional, menteri tersebut kudu mempunyai latar belakang pekerjaan seperti ekonom, akademisi, alias praktisi bisnis, nan biasanya mempunyai pendekatan berbasis info dan pengalaman langsung dalam mengelola ekonomi. Mereka diharapkan bisa membawa perspektif objektif serta solusi berbasis bukti untuk menangani tantangan ekonomi.

Sementara jika menteri dipilih dari partai politik, kudu mempunyai pemahaman ekonomi nan mendalam, komitmen pada kebijakan pro-rakyat, dan rekam jejak bersih dalam pengelolaan ekonomi alias kebijakan publik.

"Tokoh politik tersebut kudu bisa mengambil keputusan strategis nan tidak hanya populer, tetapi juga berfaedah dalam jangka panjang untuk ekonomi Indonesia," kata Achmad.

---