Sesal Pak Basuki, Nyali DPR dan Asa Baru Rombak Total Aturan Tapera

Jakarta, CNN Indonesia --

Angin segar berdesir mengenai Program Tapera. Setelah gelombang protes menggema dari kalangan pekerja mengenai penyelenggaraan program tersebut, sedikit demi sedikit pemerintah mulai melunak.

Hal itu paling tidak bisa ditangkap dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung DPR pada Kamis (6/6) kemarin.

Ia mengaku menyesal dengan kegaduhan dan kemarahan masyarakat nan timbul mengenai rencana penyelenggaraan program tersebut. 

"Dengan kemarahan ini, saya pikir saya menyesal betul," katanya Kamis (6/6).

Karena itu, dia mengaku legowo jika misalnya program itu diundur. Kelegowoan katanya, juga sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Asalkan, dorongan mengundur program itu disampaikan oleh DPR sesuai dengan sistem nan ada. Basuki mengatakan Program Tapera dilaksanakan pemerintah dengan dasar norma UU Tabungan Perumahan Rakyat nan disahkan pemerintah dan DPR pada 2016 lalu.

"Sebetulnya itu dari 2016 uu-nya, Ibu Menkeu memupuk dulu kredibilitasnya. ini malah kepercayaan.... Sehingga kita undur sampai 2027. Menurut saya pribadi, jika memang belum siap, kenapa kita kudu tergesa-gesa," katanya.

"Jadi jika ada usulan DPR misialnya untuk diundur, saya sudah kontak dengan Bu Menkeu, kita bakal ikut," katanya.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan pernyataan Basuki itu memberi angin segar dalam penyelenggaraan Program Tapera. Meski belum pasti, namun itu adalah sinyal nan baik jika di masa mendatang ada kemungkinan Program Tapera ditunda alias direvisi.

Semua berjuntai DPR dan pemerintahan baru nanti.

"Ada kesempatan (direvisi). Harusnya sih diubah menjadi sukarela. Namun, kembali lagi semua tergantung menteri nan baru," jelasnya kepada CNNIndonesia.

Menurut Nailul, andaikan menteri baru melanjutkan patokan dan DPR tutup telinga atas kelanjutan program tersebut pasti bakal menimbulkan seruan penolakan lagi. 

"Ada kesempatan untuk kita bawa ke MA (Mahkamah Agung) guna membatalkan keseluruhan dari isi PP dan diubah menjadi sukarela sifat kepesertaannya," jelasnya.

Ia memandang ada waktu tiga tahun bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi lagi rencana penerapan kebijakan itu. Karena pelaksanaannya baru diwajibkan pada 2027.

Nailul memandang ada tiga poin nan kudu diubah jika dilakukan revisi. Pertama, sifat kepesertaan nan saat ini wajib menjadi sukarela.

Kedua, biaya investasi alias tabungan nan dikumpulkan oleh pemerintah sifatnya liquid. Ketiga, transparansi penggunaan biaya hingga perincian ke peserta Tapera.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita juga berambisi program Tapera tidak diwajibkan bagi pekerja swasta dan mandiri. Bila perlu ditunda untuk sementara.

Apalagi, tujuannya untuk memberikan rumah nan layak dan terjangkau bagi peserta. Sebab, meski ikut program Tapera, pekerja berpendapatan rendah (MBR) bakal tetap kesulitan mendapat rumah.

Ia menyebut meski biaya peserta sudah berlipat dobel lantaran dikelola dan diinvestasikan oleh pemerintah, untuk mendapat kediaman tetap sulit. Apalagi, nilai rumah selalu naik tiap tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ditarik dari penghasilan Rp8 juta, misalnya, setelah 20 tahun diperkirakan hanya bakal tumbuh menjadi maksimum tiga kali lipat dari modal dasar. Sehingga sangat wajar jika targetnya hanya rumah jenis sangat sederhana, setelah dikurangi inflasi normal tentunya," kata Ronny.

Karenanya, dia menilai program ini mestinya tetap seperti semula terbatas untuk PNS saja. Sebab, makin banyak anggotanya nan ikut, alih-alih memberikan kemudahan, justru menjadi masalah di kemudian hari.

Ia pun meminta pemerintah sebaiknya memutuskan untuk menunda dulu program Tapera. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang secara lebih jelas program tersebut dan jangan sampai membikin pesertanya terbebani.

"Gunakanlah waktu sampai 2027 itu untuk mendalami dan me-redesain Tapera agar lebih bisa diterima publik dan lebih menjangkau semua kalangan," pungkas Ronny.

(agt)