Pemerintah Siapkan Bansos Demi Redam Efek PPN 12 Persen

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah tengah menyiapkan skema support sosial (bansos) bagi golongan masyarakat menengah dan mini sebelum memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan sebelum bansos tersebut meluncur, kenaikan PPN nan sedianya bertindak 1 Januari 2025 berkesempatan ditunda.

"Ya, nyaris pasti diundur, biar dulu jalan tadi nan (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus)," ujarLuhutdiTPS004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11), seperti dikutip dari detikfinance.

Menurut Luhut, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen muncul lantaran masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi nan terdampak.

"Karena orang kan belum tahu jika ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ," terangnya.

Luhut mengungkapkan stimulus alias bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan PPN bukan berupa support langsung tunai (BLT), tetapi subsidi listrik.

"Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang nan mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah," tambahnya.

Ia juga menjamin anggaran negara cukup untuk membiayai support kepada masyarakat nan terdampak kenaikan pajak.

"Intinya itu Presiden (Prabowo) tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi gimana mengurangi, dan juga itu biaya kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)