Luhut: Kenaikan PPN 12 Persen Hampir Pasti Diundur

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 berpotensi diundur, karena saat ini pemerintah tetap membahas support sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak kenaikan pajak.

"Ya, nyaris pasti diundur, biar dulu jalan tadi nan (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus)," ujar Luhut di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11), seperti dikutip dari detikfinance.

Menurut Luhut, penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen disebabkan masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi nan terdampak.

Ia menyebut stimulus ini masih bakal dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Karena orang kan belum tahu jika ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ," tutur Luhut.

Menurutnya, stimulus alias bansos kepada masyarakat terdampak kenaikan PPN bakal berbentuk subsidi listrik dan bukan support tunai langsung (BLT), nan bakal diberikan untuk masyarakat menengah dan kecil.

"Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang nan mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah," tambahnya.

Ia juga memastikan anggaran negara cukup untuk membiayai bansos kepada masyarakat nan terdampak kenaikan pajak, jika kebijakan itu diambil.

"Di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira tetap ada berapa ratus triliun nan bisa," ungkapnya. "Intinya itu Presiden (Prabowo) tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi gimana mengurangi, dan juga itu biaya kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah," lanjut Luhut.

(del/vws)

[Gambas:Video CNN]