Pemerintah Akan Gelontorkan Bansos Subsidi Listrik Sebelum PPN Naik

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial berbentuk subsidi listrik. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bansos akan digelontorkan bagi masyarakat kelas menengah dan miskin. Bansos digelontorkan sebelum pemerintah memberlakukan kenaikan PPN jadi 12 persen.

Luhut mengatakan bansos berbentuk subsidi listrik dilakukan agar tak disalahgunakan masyarakat, termasuk untuk main judi.

"Karena jika diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti," katanya Rabu (27/11) seperti dikutip dari detik.com.

Selain menghindari penyalahgunaan, Luhut mengatakan bansos subsidi listrik juga lebih mudah penyalurannya.

"Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah, ya orang-orang nan mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah," tambahnya.

Luhut tidak mengungkap kapan bansos subsidi listrik itu bakal mulai digelontorkan. Ia hanya mengatakan bahwa pemberlakuan kenaikan PPN jadi 12 persen nyaris pasti diundur dengan kebijakan itu.

Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi akibat kenaikan PPN.

"Ya, nyaris pasti diundur, biar dulu jalan tadi nan (stimulus). Ya, kira-kira begitulah (menunggu stimulus)," ujar Luhut.

Pemerintah berencana meningkatkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan dilakukan berangkaian dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, PPN ditetapkan naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

Namun rencana kenaikan itu mendapatkan tentangan dari banyak kalangan. Salah satunya buruh.

Mereka sudah mengeluarkan ancaman jika pemerintah tak membatalkan rencana kenaikan itu, mereka bakal melakukan tindakan demonstrasi besar-besaran.

"Jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen apalagi tidak diimbangi kenaikan bayaran sesuai tuntutan, KSPI berbareng serikat pekerja lainnya bakal melakukan mogok nasional dengan melibatkan 5 juta pekerja di seluruh Indonesia," kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya Selasa (19/11) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya buruh, petisi menolak rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 juga menggema di kalangan warganet di media sosial.

Bukan tanpa sebab, kebanyakan warganet menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bakal sangat membebani masyarakat nilai beragam jenis peralatan kebutuhan pokok bakal naik.

Padahal, keadaan ekonomi masyarakat belum membaik, apalagi dengan tingginya nomor pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Petisi tersebut dibuat dan dibagikan oleh akun X @barengwarga pada Selasa (19/11) silam. Dalam cuitannya, akun itu menuntut pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan PPN.

"Kenaikan PPN tersebut secara langsung bakal membebani masyarakat, lantaran menyasar barang-barang kebutuhan pokok. Kalau keputusan meningkatkan PPN itu dibiarkan bergulir, mulai nilai sabun mandi sampai bahan bakar minyak (BBM) bakal ikut naik. Otomatis daya beli masyarakat bakal terganggu dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup," bunyi cuitan akun itu.

Selain tindakan petisi, warganet juga menyuarakan aktivitas style hidup minimalis sebagai corak perlawanan. Dalam aktivitas itu, masyarakat diajak untuk mengurangi konsumsi barang-barang tertentu nan terdampak PPN guna menekan beban pajak.

Luhut merespons keberatan itu dengan santai.

Menurut Luhut, penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen muncul lantaran masyarakat belum mengetahui pemerintah tengah menyiapkan stimulus bagi nan terdampak.

"Karena orang kan belum tahu jika ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ," terangnya.

(agt/sfr)