Menteri Basuki Buka Suara soal Rumah Subsidi Banyak Tak Berpenghuni

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka bunyi soal banyaknya rumah subsidi dalam kondisi kosong namalain tidak dihuni.

Basuki menekankan pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak lah nan bakal konsentrasi untuk mengatasi perihal tersebut.

"Nanti dengan Kementerian Perumahan bisa, makanya lebih fokus," tutur dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Basuki mengapresiasi rencana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, pembentukan kementerian baru itu bakal membikin pemerintah lebih konsentrasi untuk mengerjakan program jagoan Prabowo ialah program 3 juta rumah dalam satu tahun.

Selain itu, Kementerian Perumahan juga bakal berfokus untuk mengatasi masalah backlog hunian.

"Karena backlognya tetap banyak, kan tetap sekitar 9 jutaan. Itu dengan Kementerian Perumahan menurut saya lebih bagus, lebih fokus," ucapnya lebih lanjut.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan tetap menemukan rumah nan dibeli dengan support Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak ditempati namalain kosong. Kejadian itu apalagi terjadi di beberapa provinsi.

"Saya melihat, ini minta maaf sekali, beberapa perumahan nan mendapatkan FLPP, KPR (kredit pemilikan rumah), dan sebagainya saya temui tetap banyak nan kosong. Itu tetap ada nan kosong di beberapa provinsi, ada nan 60 persen apalagi 80 persen," ucap dia dalam aktivitas Proptech Convention and Expo di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (23/8), melansir detikproperti.

Menurutnya, perihal ini patut menjadi perhatian lantaran FLPP semestinya diberikan kepada golongan nan betul-betul memerlukan rumah. Rumah nan dibeli denganbantuan FLPP juga kerap dialihkan kepada orang nan belum tidak tepat.

"Jangan lantaran secara persyaratan berkuasa tapi dia bukan golongan nan prioritas sebenarnya dan mendesak untuk mendapat rumah. Dan nan kita khawatirkan ini nan juga jadi catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perlu menjadi perhatian ya di beberapa waktu ditemukan pengalihan rumah-rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini, rumah-rumah FLPP ini kepada pihak lain nan semestinya enggak berkuasa memperoleh itu. Ini menjadi perhatian kita," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)