Menakar Untung Rugi Kemenkeu Langsung di Bawah Koordinasi Presiden

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) setelah Presiden Prabowo Subianto merombak tugas dan kegunaan kementerian di era pemerintahannya.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan patokan baru Prabowo ini, Kemenkeu bakal langsung berada di bawah koordinasi presiden. Artinya, kelak Sri Mulyani berkoordinasi langsung kepada Prabowo soal finansial negara.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Dengan perubahan ini, maka Kemenko Perekonomian nan sampai saat ini tetap di bawah ketua Airlangga Hartarto hanya mengkoordinir 8 kementerian, ialah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian ada juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata dan lembaga lain nan dianggap perlu.

Lalu, apa untung dan rugi Kemenkeu langsung di bawah koordinasi presiden?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan tidak ada perbedaan signifikan mengenai koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden ataupun Kemenko Perekonomian, terutama dari sisi tugas nan diemban.

"Sebenarnya keberadaan kementerian koordinator tidak berkarakter pemimpin dan bawahan dengan kementerian nan ada di dalam koordinasinya, hanya untuk mempermudah dari sisi managerial saja, terutama dari sisi 'span of control' lintas subbidang dalam bagian nan lebih besar," ujarnya.

Menurutnya, semua menteri nan memimpin di kabinet pemerintahan mempunyai kedudukan nan sama. Hanya saja Kemenko dibuat untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan nan bakal ditempuh.

"Toh pada intinya semuanya adalah pembantu presiden, baik menteri bagian tertentu alias menteri koordinator," imbuhnya.

Ronny memandang adanya kementerian koordinator sebetulnya hanya ada di Indonesia lantaran unsur politik tetap sangat kental di pemerintahan. Sedangkan, di negara lain semua kementerian memang langsung bertanggung jawab ke presiden.

"Di negara lain sebenarnya tak ada istilah kementerian koordinator ini. Ini posisi nan lebih besar nuansa politiknya daripada nuansa ahli ministrial-nya," jelasnya.

Oleh karena itu, perombakan kementerian ini tidak bakal mengubah kegunaan dan tugas. Bahkan, Ronny memandang ini bakal berakibat baik bagi manajemen finansial negara.

"Dalam kacamata ini, urusan Kemenkeu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi alias langsung di bawah presiden, tak ada masalah bakal timbul di sana. Bahkan secara manajemen finansial bakal jauh lebih baik," terangnya.

Adapun untung nan bisa diambil dari koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden sebagai penanggung jawab anggaran secara keseluruhan adalah lebih sigap menetapkan kebijakan. Sebab, tak ada lagi rantai laporan nan biasanya dilakukan.

"Jadi bakal ada sisi baiknya jika Kementerian Keuangan memang langsung berurusan dengan presiden, tanpa 'dicaloi' oleh kementerian koordinator. Ibarat di dalam korporasi besar, kepala finansial langsung menjadi tangan kanan presiden direktur," jelasnya.