Kemiskinan Struktural RI Kian Nyata: Warga Andalkan Utang Buat Makan

Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom Senior INDEF Aviliani mengungkapkan masyarakat kelas menengah ke bawah saat ini banyak nan hidup dari utang. Salah satunya dari pinjaman online (online) lantaran banyak masyarakat nan tidak punya akses ke bank (bankable).

Menurutnya, utang tersebut apalagi digunakan untuk makan. Itu pun banyak nan tidak bisa bayar utangnya. Di sisi lain, mereka tidak mendapatkan support tunai langsung (BLT) lantaran digolongkan kelas menengah. Hal tersebut, kata Aviliani, membuktikan kemiskinan struktural makin nyata di Indonesia.

Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, tetapi tetap relatif tetap lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

"Sudah banyak kaum nan tidak kena BLT. Masalahnya kelas menengah nan turun cukup besar lantaran PHK, lantaran covid, PHK lantaran efisiensi dengan era digtalisasi," ujarnya dalam obrolan publik INDEF, Selasa (22/10).

Ia menilai kondisi ini kudu menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, pada era Joko Widodo, meski ada Kartu Prakerja, namun dampaknya tidak signifikan.

"Ini kondisi nan terjadi, pemerintah kudu konsentrasi pada persoalan ini. Ada Prakerja, tapi apakah ini sudah disesuaikan, lantaran ini cukup besar duit saku dan duit programnya," imbuhnya.

Sementara, Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri mengatakan penurunan kelas menengah bukan hanya lantaran covid-19 saja, melainkan juga lantaran alokasi APBN dan perbankan lebih banyak ke sektor besar, bukan UMKM.

Karenanya, dia menilai support kepada masyarakat kudu kembali dikaji. Hal ini untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat nan memerlukan bisa menerima manfaatnya.

"Supaya tidak terjadi kemiskinan struktural, maka APBN dalam alokasinya kudu memberikan stimulus kepada masyarakat bawah ini," kata dia.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia nan dia paparkan, alokasi pendanaan dari perbankan untuk UMKM harusnya 99 persen. Namun, hanya terealisasi 18 persen, sisanya kepada sektor alias perusahaan besar.

"Ini kesempatan besar, bukan hanya dari APBN tapi juga perbankan, untuk golongan UMKM. Supaya tidak hanya APBN, tapi juga dari stimulus perbankan itu dilakukan aliran biaya pihak ketiga terhadap UMKM ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)