Kontrol Produksi Beras, Mentan Larang Anak Buah Berkantor di Jakarta

Semarang, CNN Indonesia --

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melarang bawahannya berkantor di Jakarta selama beberapa pekan ke depan menyusul produksi padi dan beras di beberapa wilayah yang belum mencapai target.

Informasi larangan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP) Kementrian Pertanian Yudi Sastro. Yudi mengatakan Amran  memerintahkan jajarannya terjun langsung ke wilayah untuk mencari solusi percepatan tanam dan ekspansi lahan tanam.

"Pejabat Kementan diperintah untuk turun ke daerah, tidak boleh ada nan berkantor di Jakarta. Makanya kita bakal olah segera nan tetap ada potensi air, kita kejar tanam. Syukur-syukur ini musim hujan bergeser lebih cepat," ungkapnya usai Rapat Kordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di instansi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/9).

Yudi menjelaskan jika sasaran tanam padi per bulan se-Indonesia adalah 1 juta hektar, namun di bulan September ini hingga tanggal 10 tetap 238 ribu hektar.

"Kita tetap 200 ribu-an, tetap punya waktu 19 hari. Masih jauh panggang dari api sampai 1 juta," ujar Yudi.

Khusus di Jawa Tengah, dari sasaran 100 ribu hektar per bulan, hasil pada bulan Agustus lampau hanya terpenuhi sekitar 65 ribu hektare dimana aspek penyebabnya adalah musim tandus panjang.

"Jateng itu semestinya panen 100 ribu hektare. Di bawah itu kurang. Kalau bulan lampau tanam 55 ribu, ya kurang. Bulan ini tetap tandus kesanggupan 50 ribu ya kurang dong," tambahnya.

Kondisi luas lahan tanam berpengaruh pada persediaan beras di Indonesia. Walau saat ini beras surplus, namun tidak bisa untuk persediaan dalam waktu lama. Salah satu solusi jangka panjang ialah membuka lahan sawah baru di luar Jawa.

"Dengan pertumbuhan masyarakat saat ini, mungkin ada lahan sawah kekal tapi lajunya tidak bakal bisa dihindari. Makanya kebijakan Menteri Pertanian buka lahan sawah baru, di Papua, di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan. nan tetap banyak potensi lahan," tambah Yudi.

Kementan berambisi jika sasaran bisa terpenuhi maka tidak perlu ada impor lagi meski kondisi cuaca memang menjadi salah satu aspek nan mempengaruhi produksi beras.

"Sebenarnya dengan potensi nan ada tidak perlu impor. Tapi lantaran kita kan masyarakat banyak dan akibat el nino besar, dari Juli kering, setelah overlap musim kering, belum selesai dampaknya sudah musim kering lagi. Kalau tahun depan hujan normal, Insyallah tidak perlu impor," jelas Yudi.

Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi mengatakan pihaknya mengawal dari hulu ke hilir mengantisipasi halangan dari orang tidak bertanggungjawab. Satgas Pangan di kepolisian juga dikerahkan hingga tingkat Polsek.

"Proses hulu ke hilir kan banyak. Dari pengiriman benih, pemantauan pompanisasi, pemasangannya. Lengkap satgas sampai tingkat Polsek. Ada penimbunan pupuk, macam-macam, alias hasil panen ke mana," kata Djoko.

[Gambas:Video CNN]

(dmr/agt)