Kemenhub Buat Kajian Tarif KRL Naik Rp1.000-Rp2.000

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Perhubungan berencana meningkatkan tarif tiket KRL. Mereka mengaku sudah membikin kajian untuk meningkatkan tarif KRL sebesar Rp1.000.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengungkapkan perihal ini di tengah polemik subsidi KRL diubah menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Meski sudah membikin kajian, dia mengatakan pemerintah belum memutuskan opsi mana nan dipilih.

"Kajian itu (menaikkan tarif KRL) ada sebenarnya, waktu itu kita mau meningkatkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya, Rp1.000-Rp2.000 itu posisinya (kenaikan tarif)," kata Risal, dikutip dari Antara, Kamis (12/9).

"Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya hanya naik Rp1.000," sambungnya.

Risal menegaskan Kemenhub belum mengambil sikap apapun terkait rencana kenaikan tarif KRL itu.

Begitu pula dengan rencana menjalankan skema subsidi KRL berbasis NIK. Ia menekankan tetap menunggu arahan, terutama dari pemerintahan baru nan dipimpin presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Sampai sekarang belum juga ya (kenaikan tarif KRL) lantaran belum ada keputusan apakah itu naik alias tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," jelasnya.

"Pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu pengarahan dulu nan terbaru nantinya," tegas Risal.

Isu perubahan penyaluran subsidi tiket KRL menjadi berbasis NIK muncul dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat anggaran shopping subsidi public service obligation (PSO) senilai Rp4,79 triliun, salah satunya untuk KRL Commuter Line.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo mengaku tak tahu-menahu soal rencana tersebut. Ia berkilah belum ada rapat mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL mulai 2025.

"Saya enggak tahu lantaran belum ada rapat mengenai itu," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8).

Sang Kepala Negara juga tak bersikap. Jokowi tidak bisa memastikan apakah dalam waktu dekat pemerintah bakal mengadakan rapat dan berkoordinasi mengenai wacana tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)