Hadapi Krisis, RI Butuh Rp70 T untuk Simpan BBM-LPG Hingga 2035

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Energi Nasional (DEN) memperkirakan Indonesia butuh Rp70 triliun untuk menyimpan BBM hingga LPG sampai 2035 demi mengantisipasi krisis energi.

Cadangan daya ini diatur Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi nan terbit 2 September 2024.

Pasal 6 beleid tersebut merinci apa saja nan kudu diamankan oleh pemerintah. Pertama, BBM jenis bensin alias gasoline sejumlah 9,64 juta barel.

Kedua, LPG sebanyak 525,78 ribu metrik ton. Ketiga, 10,17 juta barel minyak bumi.

"Lebih kurang (butuh) Rp70 triliun sampai 2035, disesuaikan dengan finansial negara setiap tahun nanti, tergantung kelak kursnya berapa kita enggak tahu, tapi untuk hitungan kurs nan sekarang Rp70 triliun," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto usai detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Semua (kebutuhan Rp70 triliun mencakup semuanya). Jadi, kita hitung untuk biaya sewa, biaya infrastruktur, sama biaya komoditinya tiga jenis itu, semua," tambahnya.

Djoko menegaskan tahap awal adalah mengusulkan proposal untuk feasibility study (FS). Pemerintah bakal mengecek depot-depot daya mana saja nan punya kapabilitas berlebih.

Lalu, pemerintah bakal menginventarisasi tangki-tangki idle di Indonesia. Jika perlu perbaikan, bakal didata berapa duit nan dibutuhkan.

Ia mengungkapkan ada dua letak utama nan disiapkan menjadi tempat penyimpanan CPE. Pertama, di dekat pelabuhan tempat masuknya minyak hingga LPG impor ke Indonesia.

Kedua, Djoko menyoroti kejuaraan bahwa kerap terjadi kekurangan pasokan daya di Indonesia timur. Ia menilai ini bisa menjadi opsi lain untuk menyimpan persediaan daya tersebut.

"Studi ini (melihat) di mana nan paling ekonomis, baru kelak dianggarkan. Masih cukup waktu sampai 2035 untuk memenuhi tadi (CPE) sesuai nan ada di perpres," jelas Djoko.

Pria nan berkawan disapa Djoksis itu menekankan CPE bakal dipenuhi dari impor. Ini lantaran produksi dalam negeri nan sedikit sudah lenyap disalurkan untuk pemakaian sehari-hari.

DEN menegaskan patokan soal CPE menjadi nan pertama dibuat sejak Indonesia merdeka. Harapannya, stok tersebut bisa dimanfaatkan umpama terjadi krisis, ialah selama 30 hari pemakaian.

"Kalau terjadi krisis kita manfaatkan, tapi jika enggak, cukup pakai persediaan operasional ... Misalnya, (CPE) sekarang ada 1 juta barel, kita pakai 500 ribu barel, kelak kita isi lagi 500 ribu barel," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

"Bahaya jika kita gak punya persediaan penyangga energi. Kalau kita punya cadangan, mereka (asing) meningkatkan harga, kita pakai ini (CPE). Nanti ketika nilai turun lagi kayak sekarang, kita isi lagi. Jadi, sangat strategis," imbuh Djoksis.

Pemerintah punya argumen kenapa pemenuhan CPE secara berjenjang hanya berjalan sampai 2035. Djoko menegaskan tahun tersebut diasumsikan Indonesia sudah bebas impor energi.

Menurutnya, Indonesia di 2035 sudah beranjak ke daya hijau, ialah bahan bakar nabati (BBN). Ini bisa dipenuhi dari sawit, tebu, ganggang, dan sumber nabati lainnya.

"Jadi, 2035 (bahan bakar) fosil sudah puncaknya tuh, lenyap itu kita (beralih ke BBN) ... Target kita adalah, kebijakan kita adalah, mengenolkan impor. Kalau ada apa-apa kita pakai persediaan nan ada di dalam negeri (CPE)," tandasnya.

(skt/agt)