Ekonom Cemas Ekonomi Mundur Jika Prabowo Pilih Menkeu Non-Profesional

Jakarta, CNN Indonesia --

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mewanti-wanti ekonomi Indonesia bisa memburuk jika Presiden Terpilih Prabowo Subianto memilih menteri keuangan (menkeu) dari kalangan non-profesional.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi mengatakan pengganti Menkeu Sri Mulyani kudu mempunyai sikap nan bisa mengerem ambisi-ambisi presiden demi menjaga finansial negara.

"Sejak beberapa dasawarsa terakhir menteri finansial selalu dari kalangan profesional. Jadi jika hari ini Prabowo memilih non-profesional, saya cemas ini justru bakal memperparah dan berpotensi sebagai awal kemunduran ekonomi Indonesia," katanya dalam Diskusi Publik 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo, Kamis (12/9).

Media mengatakan saat ini Presiden Jokowi mempunyai kepentingan untuk memasukkan sejumlah pihak di sekelilingnya ke dalam pemerintahan Prabowo. Tak hanya Jokowi, Prabowo juga dikelilingi oleh pihak-pihak nan mempunyai kepentingan untuk masuk dalam pemerintahan.

"Jadi ada banyak sekali pemain-pemain nan ada di sekitar Jokowi dan bercampur dengan pemain-pemain di sekitar Prabowo," katanya.

Menurutnya, jika pihak-pihak tersebut masuk ke dalam pemerintahan, terutama menjabat sebagai menkeu, maka bakal sangat menentukan kebijakan pemerintah ke depannya termasuk soal subsidi dan pembangunan infrastruktur.

"Yang saya khawatirkan jika menteri keuangannya tidak kuat maka kita bakal berhujung pada skema tataran ekonomi nan digerakkan oleh subjektivitas politik dan itu berbahaya. Ketika Kementerian Keuangan kehilangan logika sehatnya, maka kita bakal berhujung pada situasi-situasi nan memperparah ekonomi kita ke depan," katanya.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Laode M Kamaluddin sebelumnya membongkar kriteria menteri finansial dambaan Prabowo. Sosok menkeu nan dibutuhkan prabowo adalah ahli mahir dan mempunyai latar belakang politik.

"Liat passion dulu, kemudian memenuhi persyaratan dua: profesional, (dan) tentu punya latar belakang politik, lantaran di parlemen kan jika nggak nego ya, nggak bisa kan," kata Laode di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Kamis (29/8) dikutip Detikfinance.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)