Daftar Target Jokowi yang Gagal dan Bisa Tercapai Sampai Lengser

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal lengser dari posisinya sebagai kepala negara pada 20 Oktober mendatang. Ia bakal digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Meski masa kedudukan Jokowi akan habis, namun ada sejumlah pekerjaan dan sasaran Jokowi yang belum tuntas. 

Berikut target-target nan belum tercapai tersebut;

1. Pertumbuhan ekonomi

Jokowi pada awal menjadi presiden pernah bermimpi dan berjanji membawa ekonomi Indonesia terbang tinggi. Pada masa kampanye 2014, Jokowi pernah berjanji menerbangkan ekonomi Indonesia ke level di atas 7 persen.

Janji kemudian dia tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Dalam kitab itu pemerintahan Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi 2015-2019 berturut-turut adalah 5,8, 6,6,7,1, 7,5 dan 8 persen.

Berlainan dengan angan Jokowi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata-rata 4,12 persen pada 2014-2015. Karena masalah itu, pemerintah Jokowi kemudian mulai menurunkan targetnya di periode kedua pemerintahannya dengan menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2 persen di RPJMN 2020-2024.

Kenyataannya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,05 persen per triwulan II-2024.

2. Angka kemiskinan

Untuk periode pemerintahan kedua nan tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia bisa ditekan tinggal 6-7 persen dan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada 2024.

Berdasarkan info BPS, dalam empat tahun terakhir, rapor nomor kemiskinan Indonesia tetap fluktuatif. Alih-alih mencatat penurunan, jumlah masyarakat miskin di Indonesia dilaporkan meningkat di tengah pandemi covid.

Hingga September 2020, BPS mencatat nomor kemiskinan bertambah dari 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa. Tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,35 persen per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022.

Namun sekarang tingkat kemiskinan per Maret 2024 tetap di posisi 9,03 persen.

3. Tingkat pengangguran

Per Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sudah sebesar 4,82 persen dengan jumlah pengangguran 7,2 juta orang. Persentase TPT itu turun dari catatan pada 2019 lalu, alias tahun kedua Jokowi menjabat di level 5,01 persen dengan jumlah pengangguran 6,82 juta.

Sedangkan pada 2014 TPT sebesar 5,7 persen dengan jumlah pengangguran 7,2 juta orang. Sementara dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan TPT sebesar 3,6 persen-4,3 persen.

4. Rasio pajak

Jelang akhir masa kedudukan Jokowi, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tak kunjung mendekati 12,2 persen sebagaimana janjinya pada Pilpres 2019.

Saat awal dia menjabat pada 2015, realisasi penerimaan perpajakan berada di nomor Rp1.240,42 triliun dengan rasio 10,76 persen terhadap PDB. Sementara pada 2023 silam, perpajakan sukses mengumpulkan Rp2.154,2 triliun, namun rasionya hanya 10,2 persen.

Target rasio pajak nan tertera dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 10,7 persen-12,3 persen dari PDB.

[Gambas:Video CNN]

5. Rasio gini

Jokowi menargetkan rasio gini alias tingkat ketimpangan sebesar 0,360-0,374. Indeks gini mempunyai skala 0 sampai 1. Penilaian 0 berfaedah mengarah pada pemerataan alias semakin rata. Sementara, skala 1 menunjukkan bahwa kondisi nan semakin timpang alias sangat timpang.

Berdasarkan laporan BPS, rasio gini Indonesia pada Maret 2024 adalah sebesar 0,379. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan periode nan sama tahun sebelumnya nan sebesar 0,388.

Meski demikian, ada juga sejumlah sasaran Jokowi yang tercapai. 

Berikut rinciannya;

1. Pertumbuhan investasi

Dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi menargetkan pertumbuhan investasi 6,6 persen-7,0 persen per tahun. Dalam arsip tersebut, disebutkan untuk mencapai sasaran itu investasi swasta, asing maupun dalam negeri, didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan pengharmonisan peraturan perizinan.

Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.

Tercatat, investasi sepanjang April-Juni 2024 mencapai Rp428,4 triliun alias meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2. Inflasi

Jokowi dalam RPJMN 2020-2024 menyasar inflasi terjaga stabil di 2,7 persen pada 2024.

Hal itu diupayakan melalui peningkatan kesiapan komoditas pangan strategis, perkuatan tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kerja sama antar daerah, menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, serta meningkatkan kualitas info alias statistik.

Faktanya, BPS mencatat per Juni 2024 inflasi RI berada di level 2,51 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara terjadi deflasi 0,08 persen.

Pemicu kegagalan

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan ada 4 masalah nan membikin kenapa banyak sasaran Jokowi yang tidak tercapai sampai akhir masa jabatannya.

Pertama, tingginya ketergantungan ekonomi Indonesia pada sektor komoditas sumber daya alam. Ia mengatakan ketergantungan ini membikin ekonomi Indonesia rapuh.

Pasalnya, nilai komoditas condong fluktuatif.

"Meski ada hilirisasi, tapi tetap basisnya adalah tambang, jadi belum masuk ke industri hi-tech alias berteknologi tinggi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan nilai komoditas," katanya kepada CNNIndonesia.com pekan ini.

Kedua, semakin besarnya informalisasi lapangan kerja. Pada Feb 2014 menurut info BPS, jumlah pekerja sektor informal sebesar 57,9 persen dari total masyarakat bekerja.

Sementara pada Februari 2024 porsi informalnya melonjak jadi 59,17 persen.

"Ini menandakan terjadi informalisasi pada lapangan kerja di Indonesia dalam 10 tahun terakhir," katanya.

Ketiga, deindustrialisasi prematur nan terus berlanjut. Ia mengatakan saat ini porsi industri tinggal di bawah 20 persen dari PDB. Hal itu mempengaruhi serapan kerja di sektor formal.

"Industri nan berkontribusi 30 persen terhadap penerimaan pajak jika tertekan efeknya rasio pajak juga susah diatas 12 persen," katanya.

Keempat, pembangunan prasarana nan tidak menetes ke bawah. Ia mengatakan pembangunan prasarana nan dilakukan Jokowi justru memperlancar arus peralatan impor asal China.

Padahal, di saat nan berbarengan banyak lahan pertanian beranjak kegunaan jadi infrastruktur.

Sementara itu Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal mengatakan mengenai kemiskinan, kegagalan Jokowi dipicu oleh solusi nan diambil tidak mengatasi akar permasalahan. 

Ia mengatakan pemerintahan Jokowi memang menggelontorkan banyak bansos ke masyarakat miskin. Tapi sayang, itu tidak dilakukan dengan program pemberdayaan. 

Alhasil, bansos hanya berfaedah sebagai alas hidup masyarakat miskin saja tanpa bisa mengangkat mereka keluar dari lembah kemiskinan. 

"Nah tantangannya. Tentu saja dari pengentasan kemiskinan ini gimana merancang satu program-program pemberdayaan nan bisa secara sustainable pengentasan kemiskinan. Mengatasi akar persoalan kemiskinan dan mengangkat masyarakat di bawah garis kemiskinan menjadi lebih sejahtera," katanya.

(del/lau/agt)