Basuki dan Sri Mulyani Siap Undur Tapera Kalau Didesak DPR

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penerapan simpanan wajib Tapera bisa saja diundur jika diusulkan DPR.

Basuki yang juga menjabat Ketua Komite BP Tapera mengaku bakal berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kesempatan penundaan ini.

"Kalau ada usulan DPR, misalnya untuk diundur, saya sudah kontak dengan Bu Menkeu, kita bakal ikut," katanya di Gedung DPR, Kamis (6/6).

Ia juga mengatakan program BP Tapera tak perlu tergesa-gesa diterapkan. Ia pun menyesal program tersebut menuai polemik.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul," katanya.

Namun, dia mengatakan keputusan Tapera bakal ditentukan dalam Undang-undang.

"Kenapa kita kudu saling berbenturan gitu, enggak lah," katanya.

Pemerintah Presiden Joko Widodo mewajibkan seluruh pekerja ikut program Tapera. Para pengusaha diminta mendaftarkan para pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai akibat itu, pekerja kudu bayar iuran sebesar 3 persen dari gaji. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung alias dibayari oleh pengusaha. Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayar oleh pekerja. Iuran tersebut bakal dipotong dari penghasilan pekerja setiap tanggal 10.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)