2 Alasan Muhammadiyah Tarik dan Alihkan Dana dari BSI

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas buka-bukaan soal argumen organisasinya menarik dan mengalihkan biaya dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank syariah lain.

Ia mengatakan alasan pertama dari kebijakan itu adalah; komitmen tinggi Muhammadiyah mendukung perbankan syariah di Indonesia.

Ia mengatakan penarikan biaya dan pengalihannya ke bank syariah lain dilakukan Muhammadiyah demi menciptakan persaingan sehat di antara bank syariah nan ada di Indonesia.

Anwar mengungkapkan Muhammadiyah merasa perlu menata banyak perihal tentang masalah keuangannya, termasuk dalam perihal nan mengenai dengan bumi perbankan dan penempatan biaya juga pembiayaan nan diterima.

"Muhammadiyah punya komitmen nan tinggi untuk mendukung perbankan syariah. Untuk itu Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan nan sehat di antara perbankan syariah nan ada, terutama ketika bumi perbankan syariah tersebut berasosiasi dengan Muhammadiyah," ujar Anwar kepada CNNIndonesia, Rabu (5/6).

Alasan kedua, pertimbangan risiko.

Menurut Anwar, biaya Muhammadiyah terlalu banyak berada di BSI. Secara upaya katanya, itu dapat menimbulkan akibat konsentrasi (concentration risk).

"Sementara, di bank-bank syariah lain tetap sedikit sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin nan ditawarkan oleh BSI baik dalam perihal nan berasosiasi dengan penempatan biaya maupun pembiayaan," ujarnya.

Apabila perihal itu terus berlangsung, menurut Anwar, persaingan di antara perbankan syariah nan ada tidak bakal sehat.

"Itu tentu jelas tidak kita inginkan," ujarnya.

Muhammadiyah memutuskan untuk mengalihkan biaya mereka dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke sejumlah bank, seperti; Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan bank syariah lain nan selama ini melakukan kerja sama dengan mereka.

Keputusan penarikan itu diketahui dari Memo Muhammadiyah bernomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana nan mereka keluarkan pada 30 Mei lalu.

Memo tertuju untuk beberapa pihak;

1. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah
2. Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah
4. Pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah
5. Pimpinan Badan Usaha Milik Muhammadiyah

[Gambas:Video CNN]

Memo ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti.

Keputusan itu diambil untuk menindaklanjuti pertemuan berbareng ketua PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah mengenai konsolidasi finansial AUM di Yogyakarta 26 Mei lalu.

"Dengan ini kami minta dilakukan rasionalisasi biaya simpanan dan pembiayaan dari BSI dengan pengalihan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat dan bank syariah wilayah serta bank lain nan selama ini bekerja sama dengan Muhammadiyah," kata memo itu seperti dikutip.

Merespons itu, Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar hanya menegaskan pihaknya selalu berkomitmen untuk melayani dan mengembangkan ekonomi umat. BSI juga berkeinginan untuk menjadi perbankan nan melayani segala lini masyarakat, mulai dari lembaga hingga perorangan.

"Terkait pengalihan biaya oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap bekerja-sama dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan beragam sektor ekonomi umat," ucap Wisnu dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6).

Wisnu mengaku sebelumnya BSI dan Muhammadiyah punya kerja sama di bagian perumahan. Ia menyebut kerja sama tersebut turut menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) untuk angsuran pemilikan rumah (KPR) bagi pegawai di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

Selain itu, BSI menyatakan bersama-sama Muhammadiyah memacu inklusifitas dan penetrasi finansial syariah. Kerja sama ini menyasar pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nan ada di bawah naungan PP Muhammadiyah agar bisa naik kelas.

Meski sudah berpisah dengan Muhammadiyah, Wisnu mengaku BSI bakal terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mereka berkomitmen memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan berasas prinsip adil, seimbang, dan berfaedah alias maslahat nan sesuai hukum Islam

(skt/agt)