Tudingan Tak Berdasar, Penetapan Tersangka Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Soleman Berbau Politis

SekitarKita.id- Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mendapatkan apresiasi tinggi atas komitmen dan konsistensinya dalam menangani kasus norma tanpa pandang bulu.

Salah satunya adalah kasus dugaan suap dan gratifikasi nan melibatkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman

Soleman nan juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi pada Selasa (29/10/2024) malam WIB.

Kasus ini mendapat perlawanan sejak awal, dengan sejumlah pihak nan menggiring opini bahwa penetapan tersangka mengandung muatan politis.

Ketua Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR), Nofal, nan melaporkan dugaan gratifikasi tersebut pada Agustus 2023, dia menegaskan bahwa kasus ini tidak mempunyai unsur politis.

“Sejak awal tidak ada muatan politis. Saya pribadi tidak terlibat dalam politik, dan tudingan bahwa kejaksaan mempolitisasi kasus ini sangat tidak berdasar,” ungkapnya pada Kamis (31/10/2024).

Nofal juga menekankan bahwa masyarakat saat ini cukup pandai untuk memahami opini-opini nan sengaja digiring.

Nofal menjelaskan bahwa investigasi dugaan suap ini sudah dilakukan sejak 2022, dan bukti-bukti dari beragam sumber telah dikumpulkan sebelum akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada 7 Agustus 2023.

Laporan ini dilakukan jauh sebelum proses pemilihan legislatif dan presiden oleh KPU, serta sebelum adanya pengarahan dari Jaksa Agung untuk menunda pemeriksaan kasus nan melibatkan calon politikus hingga tahapan pemilu 2024 selesai.

“Sejak awal, tidak ada politisasi di kasus ini. Bahkan pengarahan Jaksa Agung tentang netralitas kejaksaan dalam tahun politik sudah menjadi pedoman kami sejak Agustus 2023,” tegas Nofal.

“Jika para oknum Dewan tidak mau alias tidak mau terlibat dalam perkara korupsi, maka jangan pernah coba bermain main pada aspirasi serta Pokok Pikiran ( Pokir ) dewan, nan dampaknya terhadap jual beli aspirasi serta, bisa menjerat terhadap kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi suap,”tandasnya

Sebagai respon, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi membantah beragam tuduhan bahwa penetapan SL sebagai tersangka adalah langkah politis.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Bekasi, Samuel, SH, mengatakan Soleman, nan merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi 2019–2024, ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024 setelah penyelidikan dilakukan sejak 11 Agustus 2023.

Ia menyampaikan bahwa bukti permulaan nan cukup telah dikumpulkan sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Penetapan ini dilakukan berasas investigasi nan dilaksanakan jauh sebelum pemilu dan pemilihan kepala wilayah dimulai.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga telah menginstruksikan seluruh jejeran Kejaksaan untuk menjaga stabilitas politik selama tahun pemilu.

Penundaan penyelidikan terhadap calon nan mengikuti kontestasi politik adalah corak netralitas nan dijaga secara ketat.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berpegang pada petunjuk ini dan memastikan bahwa penetapan tersangka Soleman dilakukan secara ahli dan independen.

Penanganan perkara nan dilaporkan sejak 2023 ini, kata Samuel, tidak berangkaian dengan proses politik.

“Proses pemilihan legislatif di Kabupaten Bekasi telah selesai, sehingga tudingan adanya politisasi dalam penetapan tersangka ini tidak berdasar,” pungkasnya.

Dengan demikian, dugaan politisasi dalam kasus Soleman adalah tudingan nan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan merupakan upaya penggiringan opini nan tidak berdasar.

Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan