Tak Perlu 27.000 Aplikasi, AI Bisa Dorong Transformasi Digital di Layanan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia saat ini mempunyai 27.000 aplikasi jasa publik, nan tersebar dari pemerintah pusat hingga daerah. Hal ini dinilai tidak efisien lantaran tak hanya menimbulkan pemborosan, tetapi membikin jasa tak terintergrasi satu sama lain.

Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan platform Government Technology (GovTech) berjulukan INA Digital untuk menggabungkan aplikasi tersebut sehingga jasa pemerintah dpat diakses melalui satu portal.

Peluncuran INA Digital seolah menjadi penanda bahwa pemerintah secara serius mendorong transformasi digital secara masif di bagian tata kelola.

Namun, ada banyak tantangan dan ancaman nan telah menanti dari proses digitalisasi tersebut. Dunia siber dan digital kerap mengundang kejahatan nan semakin hari kian canggih seiring dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri.

Direktur Riset ManageEngine, Ramprakash Ramamoorthy, menilai sebuah tantangan terbesar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah fragmentasi info dan jasa nan berakibat pada efisiensi prasarana dan sistem pelayanan publik.

Meskipun hasil pertimbangan SPBE dinyatakan memuaskan, info nan tidak saling terhubung tetap menjadi kendala, sehingga membikin upaya percepatan digitalisasi dan dampaknya terhadap sistem pelayanan pemerintah tetap kurang terlihat.

"Integrasi info menjadi tantangan pertama nan kudu diurai benang merahnya. Tantangan lainnya adalah populasi Indonesia nan tersebar di 17.000 pulau nan berjauhan dan kesenjangan prasarana TIK, terutama di wilayah terpencil," ujar Ram melalui keterangannya, Senin (10/6/2024).

Padahal, dia menambahkan, SPBE juga kudu berpusat pada pengguna dan mempunyai platform nan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan publik nan dijalankan oleh birokrasi kudu mempunyai sistem nan terintegrasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat," ucap Ram.

Ram juga menyinggung pemanfaatan kepintaran buatan (artificial intelligence/AI) nan saat ini tidak bisa di hindari.

AI menjadi sebuah keharusan dalam menunjang percepatan keahlian apalagi efisiensi dalam penanganan beberapa perihal nan berasosiasi dengan pengolahan info dalam jumlah besar.

Selain menunjang proses kerja, keberdaan AI tetap menyimpan banyak masalah. Kehadirannya juga dapat menimbulkan halangan dalam sebuah proses transformasi.

"Salah satu hambatan nan mungkin bakal dihadapi oleh Indonesia adalah kebutuhan bakal skill teknis nan terspesialisasi, nan mungkin lebih langka lagi di lembaga pemerintah," Ujar Ram.

Menurutnya sumber daya manusia tetap menjadi kedala nan memungkinkan bakal dihadapi. Maka dari itu Ram menggaris bawahi pentingnya training berkelanjutan.

“Jadi, selain merekrut dan mempertahankan tenaga ahli AI terampil, krusial juga untuk memberikan training berkepanjangan bagi personil staf nan ada sehingga mereka dapat meningkatkan keahlian dan tetap mengikuti kemajuan teknologi terkini. Faktor-faktor tersebut menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di lembaga pemerintah,” dia memaparkan.

Penerapan AI nan betul dan diikuti dengan rasa tanggung jawab, menjadikan teknologi ini sebuah platform nan menunjang.

"Salah satu contoh faedah penggunaan AI di GovTech adalah dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan administratif, menyederhanakan tugas-tugas seperti pemrosesan dokumen, kajian data, dan pertimbangan kebijakan," tutur Ram.

Hal ini memberikan kesempatan bagi staf pemerintah untuk menangani tugas-tugas nan lebih penting. Sebagai contoh, bagi tim pelayanan, memproses penerimaan keluhan dapat menjadi tugas manual nan menyantap waktu.

Namun, menurut RAM dengan penggunaan otomatisasi dan mesin pembelajar, beberapa ketentuan dapat diterapkan untuk mempercepat proses.

Selain itu, integrasi AI bisa meningkatkan penyampaian jasa publik melalui teknologi chatbot dan pemrosesan bahasa alami.

Ram menyebut, perangkat ini memfasilitasi keterlibatan masyarakat nan lebih sigap dan responsif, mengurangi beban kerja staf pelayanan dan mempercepat pemenuhan permintaan.

"Misalnya, memanfaatkan chatbot berkekuatan AI di GovTech untuk memberikan respons instan terhadap pertanyaan dan mengotomatisasi, serta menyetujui permintaan layanan, perihal ini dapat membantu mengurangi proses manual nan dilakukan oleh staf," dia memaparkan.

Selain itu, AI juga dapat membantu lembaga pemerintah memperkirakan tren dengan keahlian kajian prediktifnya, nan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan secara signifikan.