Pecah Kemenkeu, Prabowo Bakal Bentuk Badan Penerimaan Negara

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi Kementerian Penerimaan Negara bakal dimulai dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Hal tersebut disampaikan Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira. Ia menilai pembentukan kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto tak mudah.

"Sebenarnya jika langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu kudu ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan, kelak transform ke kementerian kan bisa seperti itu," kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.com di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

"Bisa saja Badan (Penerimaan Negara) dulu, baru berubah kelak jadi kementerian," imbuhnya.

Anggawira menegaskan sejatinya badan alias kementerian selevel. Namun, badan, seperti Badan Gizi Nasional nan mengurusi makan cuma-cuma berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Ia menyebut konsep ini juga serupa dengan sejarah terciptanya Kementerian Investasi. Cikal bakal kementerian itu berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian ... Saya pikir bukan orang baru (calon kepala Badan Penerimaan Negara), pastinya nan sudah berpengalaman," jelas Anggawira.

"(Pembagian tugas dengan Kemenkeu) ada urusan keluar dan urusan masuk. Badan Penerimaan Negara mengurus nan masuk, kelak spending-nya Kemenkeu," tutupnya.

Urgensi pembentukan BPN salah satunya adalah mengerek rasio pajak Indonesia ke 23 persen. Belakangan, juga ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen nan disorot lantaran dirasa memberatkan.

Sementara itu Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan dalam Diskusi Polemik Trijaya bahwa kenaikan PPN pada 2025 memang belum waktunya. Ini lantaran jumlah kelas menengah di Indonesia tengah anjlok.

"Saya berempati, saat ini kan tim Pak Prabowo nan sudah ada di seat kementerian, Pak Thomas Djiwandono (wakil menteri finansial II) ini mungkin juga lagi pusing. Bagaimana langkah untuk tetap melakukan belanja, di sisi lain tekanan fiskal tidak bertambah mudah, tapi bertambah sulit," jelasnya.

"Beberapa aspirasi nan dititipkan kepada kami para ahli ekonomi adalah untuk value added tax (VAT), misalnya PPN tahun depan jangan dinaikkan dulu lah. Saya coba simulasikan kelak jika jumlah middle class sudah 25 persen dari total populasi, baru bisa kita naikkan jadi 12 persen," saran Fithra.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) nan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kelas menengah memang turun.

Airlangga mengatakan saat ini middle class tersisa 17,13 persen. Jika rakyat Indonesia ada 270 juta, maka golongan ini hanya mencapai 46,25 juta orang.

(skt/fra)

[Gambas:Video CNN]