MQ. Iswara Ajak Anggota DPRD Terpilih Golkar untuk Pantau Kemiskinan Ekstrem di Berbagai Daerah Terpencil

Bandung, SekitarKita.id – Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara membujuk seluruh Anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar hasil Pemilu 2024 untuk turun ke lapangan guna memantau kemiskinan ekstrem nan kerap terjadi di beragam wilayah terpencil.

Hal itu diungkapkan MQ Iswara saat menjadi narasumber rutinitas rutin Pendidikan Politik (Dikpol) Peningkatan Kapasitas Calon Anggota Legislatif (Caleg) Terpilih DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Golkar Gelombang I di Aula DPD Partai Golkar, Provinsi Jawa Barat, Jl. Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).

Menurut Iswara, di pundak personil DPRD terpilih ada tanggung jawab nan diemban, ialah menjawab apa nan menjadi angan rakyat saat kampanye. Janji-janji politik kudu sesegera dituntaskan dengan langkah personil DPRD terpilih bisa memahami peran dan fungsinya, khususnya di bagian anggaran.

“Calon legislatif terpilih kudu sesegera memahami dan menghayati Struktur APBD di daerahnya masing-masing. Mulai dari urusan wajib, shopping modal, mencapai kenapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah tetap rendah,” ujar Tim Mahir Wantimpres RI.

Dalam kesempatan itu, MQ Iswara menjelaskan, personil DPRD kudu sesegera lihat berapa besar shopping modal dalam APBD dan korelasinya dengan neraca aset alias kekayaan kabupaten/kota.

“Kita kudu sesegera pahami gimana efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan finansial wilayah dapat melangkah dengan baik,” lanjut Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Terpilih Hasil Pemilihan Legislatif 2024 itu.

Selanjutnya, dia memaparkan secara rinci gimana Pemerintah Daerah didorong untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan finansial wilayah dengan mendapatkan untung dari beragam instrumen perencanaan dan penganggaran. Yakni diwujudkan melalui beberapa arsip krusial nan menjadi pedoman dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dokumen-dokumen tersebut mencakup RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RKA-PPKD (Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Kemudian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan DPA-PPKD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

“Proses penyusunan anggaran berasal di tingkat desa/kelurahan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, kemudian bersambung ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, mencapai nasional,” jelas Iswara.

Pada setiap tahap, tutur Iswara, masukan dari beragam pemangku kepentingan diperhitungkan untuk memastikan anggaran nan disiapkan bisa memenuhi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

“Untuk memberikan dorongan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah juga merujuk pada beberapa regulasi, antara lain Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 59 Tahun 2007, Permendagri 21 Tahun 2011 mencapai Permendagri 77 Tahun 2020. Semua itu, tampaknya, perlu dimengerti oleh setiap personil DPRD,” tutur MQ Iswara nan juga Ketua DPP Partai Golkar itu.

Selain itu, tutur dia, ada beragam izin pemerintah nan menjadi rujukan utama di antaranya PP No. 58 Tahun 2005 dan PP No. 12 Tahun 2019. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Dengan demikian, bisa dipastikan setiap pengeluaran wilayah bisa dipertanggungjawabkan secara baik, sekaligus memberikan dorongan bagi pembangunan berkepanjangan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Melalui personil DPRD nan memahami kegunaan dan tugasnya sebagai wakil rakyat, pemerintah wilayah diharapkan bisa terus meningkatkan kapabilitas dan integritas aparaturnya dalam mengelola finansial wilayah guna sampai tujuan pembangunan nan diinginkan,”