Menteri PUPR Soal Tapera Panen Penolakan: Ikuti Saja Prosesnya

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sadar program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menimbulkan polemik serta panen penolakan dari beragam komponen masyarakat.

Namun, Basuki memilih tak banyak bicara saat ditanya mengenai keberlanjutan rencana program itu. Menurutnya, beberapa pihak seperti Kantor Staf Presiden (KSP) sudah berkomentar tentang Tapera dan itu dinilainya cukup.

"Banyak sekali memang [protes]. Tapi saya kira sudah cukup penjelasannya ada dari KSP dan dari mana-mana," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Kendati demikian, Basuki tetap belum bisa memastikan apakah rencana Tapera bakal ditinjau ulang. Ia hanya meminta seluruh pihak untuk mengikuti segala proses nan ada dan melangkah saat ini.

"Ya kelak kita ikuti saja prosesnya," ujarnya.

Pemerintah bakal memotong penghasilan pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

Simpanan ini berkarakter wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, nan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Pemerintah memberikan waktu ke perusahaan untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020.

"Pemberi Kerja untuk Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i mendaftarkan Pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini," demikian bunyi Pasal 68 PP Tapera.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah simpanan wajib ini untuk mendanai sejumlah proyek Jokowi hingga presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Ia menegaskan pungutan Tapera tak berangkaian dengan pembiayaan program makan siang cuma-cuma Prabowo hingga kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Moeldoko mengatakan seluruh program pemerintah sudah mempunyai anggaran masing-masing. Ia menegaskan tidak ada saling caplok anggaran program lain.

[Gambas:Video CNN]

(khr/pta)