Menilik Penyebab Investasi PLTP Lambat di Tengah Ambisi Trasisi Energi

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) melangkah lambat adalah proses perizinan nan lama. Padahal, potensi daya geothermal di Tanah Air mencapai puluhan ribu megawatt (MW).

Sebab, dari potensinya nan mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen nan baru bisa digarap para investor.

"Potensinya ada 24 ribu megawatt. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak melangkah secara cepat," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di JCC, Jakarta, Rabu (18/9).

Menurutnya, proses perizinan PLTP bisa menyantap waktu sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Hal itu nan kemungkinan besar membikin penanammodal ogah masuk lantaran kudu menunggu lama untuk bisa memulai pembangunan.

"Kalau saya, ndak kuat saya. Meskipun banyak nan menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat," imbuhnya.

Berdasarkan info Dewan Energi Nasional (DEN), embangkit berbasis panas bumi baru mengambil porsi 19 persen dari total pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional dengan realisasi kapabilitas PLTP terpasang sebesar 2.360,3 MW pada 2022.

Indonesia sebagai negara nan berada di area cincin api alias ring of fire mempunyai sekitar 40 persen persediaan panas bumi dunia. Sehingga, semestinya porsinya dalam EBT bisa lebih besar lagi.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan masalah utama penyebab pembangunan PLTP lambat bukan proses perizinan nan memerlukan waktu lama, melainkan lantaran biaya nan tinggi. Selain itu juga lantaran akibat nan ditimbulkan dapat merusak lingkungan. Karenanya, penanammodal ragu untuk masuk.

"Investasi PLT Geothermal (PLTP) selain berbiaya besar, rupanya juga banyak menimbulkan masalah, terutama mengenai lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di sekitar pembangkit.

Menurutnya, meski salah satu kelebihan PLTP adalah daya nan ramah lingkungan lantaran tanpa menghasilkan polusi alias nol karbon, tapi proses dalam mendapatkan daya tersebut dapat membikin kerusakan.

"Skema PLT Geothermal nan memecah batu di dalam perut bumi sehingga menimbulkan uap panas rupanya menimbulkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan rumah dan sebagainya," jelasnya.

"Kemudian uap nan dihasilkan rupanya juga menimbulkan akibat kepada kualitas udara, sehingga produk pertanian jadi menurun kualitas dan kuantitasnya," imbuh Nailul.

Dengan kondisi ini, maka penanammodal sangat mempertimbangkan untuk masuk ke sektor PLTP. Sebab, bakal ikut menanggung beban kerugian nan ditimbulkan.

"Maka secara ekonomi harusnya penanammodal juga menanggung kerugian akibat pembangunan PLT Geothermal. Investor tidak bakal tertarik memang dengan kondisi tersebut. Makanya pembangunan PLT Geothermal ya tidak bakal melangkah dengan baik," terangnya.