Jakarta, CNN Indonesia --
Malaysia 'latah' memandang sikap Pemerintah Indonesia nan memungut Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada produk-produk China.
Bloomberg melaporkan, Kementerian Perdagangan Malaysia tengah meninjau ulang undang-undang anti-dumping di negara tersebut. Rencananya, revisi mengenai beleid itu bakal dibawa ke parlemen pada 2025 mendatang.
Alasan nan mendasari Negeri Jiran juga mirip dengan Indonesia. Mereka cemas dengan kejadian 'banjir' produk China nan dianggap merugikan upaya lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah mendukung perlindungan upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari imbas perdagangan nan tak adil, menyusul masuknya peralatan impor murah dari sejumlah negara, termasuk China, secara besar-besaran," kata Wakil Menteri Perdagangan Liew Chin Tong, dikutip Kamis (25/7).
Pada pertemuan antara stakeholder di Malaysia, Wamendag Liew mendapatkan pertanyaan dari Senator Low Kian Chuan nan merupakan ketua Association of Chinese Chambers of Commerce and Industry Malaysia. Liew ditanya mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi serbuan produk impor.
Wamendag Liew menyatakan sudah melakukan 9 tindakan anti-dumping terhadap masuknya peralatan China. Tindakan tersebut dilakukan dalam rentang waktu 2015-2023, dengan tujuan melindungi industri dalam negeri.
Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan Malaysia, mengaku siap bekerja sama dengan para pengusaha lokal. Ini melingkupi kajian gimana akibat dari produk Tiongkok terhadap barang-barang buatan Malaysia.
Pemerintah Malaysia berkilah tak hanya menargetkan salah satu negara. Di lain sisi, Liew menegaskan produksi barang-barang dalam negeri juga kudu digenjot kualitasnya agar lebih kompetitif.
"Beijing adalah mitra jual beli terbesar Kuala Lumpur. Kerja sama antara China dan Malaysia bisa memberi faedah untuk para pengusaha lokal melalui rantai pasok dan kesempatan bisnis," tandasnya.
Perdagangan antara Malaysia dan China naik 5,9 persen pada Januari 2024-April 2024. Total perdagangan kedua negara menyentuh US$29,8 miliar alias Rp484,87 triliun (asumsi kurs Rp16.271 per dolar AS), dibandingkan periode nan sama pada 2023 lalu.
Banjir peralatan impor, terutama dari China, memang menjadi persoalan di Indonesia. Bahkan, ada sejumlah produk nan disebut masuk secara ilegal, sehingga membikin peralatan lokal kalah saing.
Selain BMAD, Indonesia juga memungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan dua bea masuk ini bakal difokuskan pada 7 komoditas.
Tujuh komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), busana jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, peralatan tekstil sudah jadi, dan dasar kaki.
[Gambas:Video CNN]
(skt/agt)