Kawal Perjuangan Gus Dur, GP Ansor Tolak Wacana Penggabungan Polri ke TNI

JAKARTA – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor menolak tegas wacana penggabungan Polri ke TNI nan menyeruak paska perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Bagi Ansor, wacana tersebut bertentangan dengan amanah reformasi 1998 nan tertuang dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) nan memisahkan Polri dari TNI.

“Reformasi 1998 adalah tonggak krusial bagi kerakyatan Indonesia. Salah satu capaian utama aktivitas mahasiswa dan komponen masyarakat sipil kala itu adalah memisahkan peran dan kegunaan Polri dari TNI. Langkah ini menjadi simbol reformasi sektor keamanan nan mendukung supremasi sipil, penghormatan terhadap kewenangan asasi manusia, dan penguatan demokrasi,” kata
Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, A. Rifqi al Mubarok di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Gus Rifki mengingatkan, keputusan Gus Dur kala itu bermaksud menjadikan Polri sebagai lembaga sipil nan konsentrasi pada penegakan norma dan keamanan dalam negeri, sedangkan TNI diarahkan menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal.

“Keputusan itu bukan sekadar kebijakan, melainkan fondasi untuk membangun sistem kerakyatan nan lebih sehat,” tambah Gus Rifqi.

GP Ansor mengingatkan bahwa menggabungkan Polri ke dalam TNI bakal mengingkari semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. “Langkah itu hanya bakal memperbesar akibat penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan kegunaan masing-masing lembaga dalam sistem kerakyatan kita,” ujarnya lagi.

Selain itu, dia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap lembaga penegak norma seperti Polri. “Pemisahan ini telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan norma nan lebih transparan dan berkeadilan,” kata Gus Rifqi.

Sebagai organisasi nan lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor merasa bertanggung jawab menjaga amanah reformasi serta perjuangan Gus Dur. Gus Rifqi pun mengingatkan bahwa banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis reformasi 1998.

“Kepada mereka, kami ingatkan untuk tidak melupakan perjuangan mahasiswa dan rakyat kala itu. Jangan biarkan langkah besar itu dinodai oleh kebijakan nan bertentangan dengan semangat reformasi,” katanya.

Lebih lanjut, GP Ansor juga membujuk generasi muda untuk terus mengawal demokrasi. “Sebagai generasi penerus, kita tidak boleh membiarkan perjuangan para pendahulu sia-sia. Reformasi bukan akhir, melainkan awal perjalanan menuju kerakyatan nan lebih matang,” ujarnya.

Dalam pernyataan penutup, Ketua Umum GP Ansor H Addin Jauharudin menegaskan kembali sikap tegas organisasi. “Kami menolak dengan tegas wacana alias upaya mengembalikan Polri ke dalam TNI. GP Ansor berdiri tegak menjaga cita-cita reformasi dan memastikan supremasi sipil tetap menjadi pilar utama kerakyatan Indonesia,” kata Addin.

GP Ansor juga berambisi pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, nan dikenal sangat menghormati Gus Dur, tetap berpegang pada prinsip-prinsip reformasi. “Jangan pernah mundur. Indonesia memerlukan komitmen kuat untuk mewujudkan negara nan adil, demokratis, dan sejahtera,” kata Addin.

Navigasi pos