Gaji Kepala Otorita IKN Rp172,7 Juta, Pernah Ditunggak Jokowi 11 Bulan

Jakarta, CNN Indonesia --

Gaji kepala Otorita IKN tembus Rp172,7 juta, meski pernah ditunggak pembayarannya oleh Presiden Joko Widodo hingga 11 bulan lamanya.

Ketentuan soal penghasilan bos OIKN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Beleid ini diteken Jokowi pada 30 Januari 2023 lalu.

"Hak finansial kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," tulis pasal 6 beleid tersebut, dikutip Selasa (4/6).

Rincian penghasilan kepala OIKN tercantum dalam lampiran Perpres. Ada penghasilan pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat (tunjangan family dan tunjangan beras) Rp648 ribu, tunjangan kedudukan Rp13,6 juta, dan tunjangan keahlian Rp153,42 juta.

Jika ditotal, penghasilan kepala Otorita IKN mencapai Rp172,71 juta per bulan. Kepala OIKN juga berkuasa mendapatkan akomodasi lain berupa biaya operasional senilai Rp178 juta.

Sementara itu, penghasilan wakil kepala Otorita IKN adalah Rp155,18 juta setiap bulan. Pengisi kedudukan ini juga berkuasa atas biaya operasional Rp145 juta.

Meski bergaji fantastis, mantan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pernah cerita tak digaji Presiden Jokowi selama berbulan-bulan. Nasib ini dialami olehnya dan mantan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe.

"Kami kudu jujur menyampaikan bahwa kami tetap menunggu perpres tentang kewenangan finansial eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI pada April 2023 lalu.

Bambang mengatakan dirinya dan Dhony baru mendapat penghasilan setelah 11 bulan bekerja. Ini terhitung usai Perpres Nomor 13 Tahun 2023 terbit.

Kini, Bambang dan Dhony sudah resmi mundur dari Otorita IKN. Kabar ini dipastikan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Di beberapa waktu nan lampau Bapak Presiden (Joko Widodo) menerima surat pengunduran diri dari Pak Dhony Rahajoe selaku wakil kepala Otorita IKN," katanya dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/6).

"Kemudian, beberapa waktu berikutnya Pak Presiden (Jokowi) juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai kepala Otorita IKN," imbuh Pratikno.

Setelah pengunduran diri tersebut, Presiden Jokowi memberhentikan Bambang dan Dhony secara hormat. Jokowi diklaim juga mengucapkan terima kasih atas keahlian kedua sosok tersebut.

Otorita IKN nan ditinggal dua pimpinannya sekarang diisi oleh pelaksana tugas (plt) dari internal Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku plt kepala Otorita IKN. Sedangkan posisi kosong nan ditinggalkan Dhony Rahajoe diisi Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.

Berikut rincian penghasilan kepala dan wakil kepala Otorita IKN:

1. Kepala Otorita IKN (Rp172.718.840)

- Gaji pokok: Rp5.040.000
- Tunjangan melekat (tunjangan family dan tunjangan beras): Rp648.840
- Tunjangan jabatan: Rp13.608.000
- Tunjangan kinerja: Rp153.422.000

2. Wakil kepala Otorita IKN (Rp155.180.670)

- Gaji pokok: Rp4.899.300
- Tunjangan melekat (tunjangan family dan tunjangan beras): Rp634.770
- Tunjangan jabatan: Rp11.566.800
- Tunjangan kinerja: Rp138.079.800.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)