DPR Cecar ESDM soal Subsidi Listrik 6,1 Juta Pelanggan Salah Sasaran

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi VII DPR RI mencecar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Parada Hutajulu terkait subsidi listrik ke 6,1 juta pengguna tak tepat sasaran.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Diah Nurwitasari menyoroti penemuan oleh Kementerian ESDM per 2022 tersebut. Ia heran kenapa sejak diberitakannya temuan itu hingga sekarang belum ada pengurangan jumlah pengguna tak tepat sasaran.

Bahkan, Diah mencatat ada kenaikan jumlah penerima subsidi listrik pada golongan pengguna 900 VA .

"Jadi artinya jika buletin itu benar, berfaedah tidak ada nan dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mengoreksi jumlah penerima subsidi. Tidak ada upaya serius untuk memperhatikan mencari siapa nan berkuasa untuk mendapatkan subsidi (dan) siapa nan tidak," tuturnya dalam rapat dengar pendapat dengan Ditjen Gatrik, Senin (3/6).

Ia menilai anggaran nan dikeluarkan bakal merugikan sektor lainnya jika sasaran subsidi tidak tepat. Diah pun mempertanyakan apakah sudah ada langkah serius dari Ditjen Gatrik untuk memperbaiki persoalan tersebut.

Menjawab perihal tersebut, Jisman membenarkan ada sekitar 6 juta pengguna subsidi listrik nan tak tepat sasaran.

"Betul Bu Diah, ada 6 jutaan," ungkapnya.

Saat ditanya apakah sampai hari ini Ditjen Gatrik tetap dalam proses pendataan untuk menyelesaikan persoalan dua tahun nan lampau itu, Jisman mengakui tetap belum membikin kebijakan untuk menangani masalah tersebut.

"Karena belum ada kemauan dari pemerintah untuk mencabut itu. Karena kami berpikiran bahwa jika memang dia mampu, 450 VA, dia bakal menderita. Jadi belum ada," jawab Jisman.

Diah pun menyimpulkan bahwa sampai saat ini pemerintah tidak melakukan apapun dan hanya berfokus pada memperkuat data.

"Begini Pak, jika Bapak berbicara tadi bahwa mereka pasti bakal menderita lantaran terbatas, ya dalam tanda kutip ya Pak ya, itu urusan mereka. Tapi persoalannya nan digunakan adalah duit negara. nan digunakan adalah duit rakyat nan untuk digunakan untuk subsidi tersebut. Artinya kita bakal selalu berupaya agar tepat sasaran biar nan memang berkuasa menerima subsidi untuk mendapatkan haknya," tegas Diah.

"Tapi nan misalnya nan tidak tepat sasaran ini kan perlu ditindaklanjuti lebih jauh. Pertanyaan saya kan tadi sejak 2022 sampai sekarang ini apa nan sudah dilakukan, berfaedah kesimpulannya belum ada nan dilakukan terhadap nan enam juta ini gitu," ujar dia.

Jisman pun menjawab walaupun kelak ada kebijakan perubahan subsidi, dia kudu melaporkan kepada Komisi VII untuk mendapatkan persetujuan terlebih dulu sebelum bertindak.

"Sehingga ya kami bakal melaporkan kepada ketua apakah ini kelak bakal kita laporkan ke Bapak Ibu untuk mendapatkan persetujuan andaikan kelak sudah firm dan sudah siap untuk dilakukan transformasi terhadap penerima subsidi ini," ujar Jisman.

Tak hanya Diah, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari juga mempertanyakan apa kewenangan kebijakan nan sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM, dalam perihal ini Dirjen Gatrik untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Ratna juga mempertanyakan kenapa sejak dirinya duduk di bangku Komisi VII, dia belum pernah menerima laporan mengenai info ini.

"Yang berikutnya, jikalau ada temuan semacam ini, kami di Komisi VII ini, saya percaya sangat sepakat jika misalnya Kementerian ESDM ini memberikan rekomendasi entah ini dicabut subsidinya alias nan lain gitu loh," tegas dia.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Dyah Roro Esti pun beranggapan serupa. Ia mengatakan bahwa adanya kurang lebih 6,1 juta pengguna nan tidak berkuasa mendapatkan subsidi listrik adalah masalah nan sangat besar.

Ia berambisi pemerintah hingga pihak DPR RI ikut berintrospeksi diri untuk mengatasi perihal ini.

"Bagaimana kemudian kita bisa mengubah dan memperbaiki sistem nan selama ini sudah seperti ini. Karena kita sebagai wakil rakyat itu setiap hari ketemunya dengan masyarakat nan semestinya berkuasa mendapatkan, tapi rupanya mereka dirampas kewenangan tersebut. Ini tidak adil," kata Roro.

Roro meminta Ditjen Gatrik untuk betul-betul merencanakan agar gimana subsidi nan diberikan kepada masyarakat nan berkuasa direlokasi kepada mereka nan berhak.

Pada 2022, Kementerian ESDM mengakui subsidi listrik ke 6,1 juta pengguna tak tepat sasaran selama ini.

Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi, pemerintah memberikan subsidi listrik kepada seluruh pengguna rumah tangga 450 volt ampere (VA) dan 900 VA nan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Total pengguna 450 VA tercatat 24,3 juta kala itu. Namun, hanya 9,5 juta pengguna nan masuk dalam DTKS. Pemerintah kemudian melakukan survei terhadap 14,8 juta pengguna 450 VA nan tak masuk dalam DTKS.

Hasilnya, dari pengguna nan sudah disurvei itu, hanya 50,1 persen nan sebenarnya berkuasa menerima subsidi listrik. Sementara, 49,9 persen alias 6,1 juta pengguna tak berkuasa menerima subsidi.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan pemerintah dan DPR sedang membahas pengalihan pengguna rumah tangga dari 450 VA menjadi 900 VA. Namun, pembahasan ini belum final.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)