Bulog Tak Lagi Jualan Komersial Usai Jadi Badan di Bawah Presiden

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan namalain Zulhas mengungkap argumen Perum Bulog bakal diubah kembali menjadi badan otonom di bawah presiden, sehingga tak lagi berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, perubahan Bulog jadi badan otonom sebagai upaya Indonesia mencapai sasaran swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun ke depan.

Dengan begitu, Zulhasmenyebut Bulog tidak bisa lagi beraksi komersial untuk mencari untung.

"Itu sudah kita sepakati, juga telah diputuskan untuk mencapai swasembada pangan itu, maka kegunaan Bulog kudu kembali, kudu transformasi lembaganya, enggak bisa komersial lagi," ujarnya dalam konvensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Dia menjelaskan Bulog nantinya tidak bakal lagi menerapkan skema komersial dalam penyerapan gabah alias beras.

"Kalau komersial kelak beli jagung raya, beli gabah itu kadang-kadang hitung-hitungan. Bulog ini untung apa rugi, jika rugi diperiksa. Sudah disepakati tadi, nan krusial lembaganya bakal ada perubahan," imbuh Zulhas lebih lanjut.

Dirinya mengatakan pembahasan soal peralihan Bulog menjadi badan negara bakal terus bersambung sampai resmi berubah.

Dalam kesempatan nan sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengamini nantinya Bulog bakal mendapatkan anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN).

"Nanti konsepnya itu kita dapat APBN. Dengan APBN itu sebagai stabilisasi, ya kita bisa langsung stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung," ujar Wahyu.

Ia menjelaskan Bulog tetap bakal tetap menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN hingga 2025 nan berbentuk perum. Oleh lantaran itu, operasional Bulog bakal terus melangkah sebagai operator.

"Kalau enggak kelak berakhir dong penyerapan gabah, penyerapan beras. Setelah itu, BUMN tetap jalan, tapi tim transformasi kelak bakal dibentuk dengan Keppres (Keputusan Presiden). Konsepnya sudah kita siapkan," imbuhnya.

Ia mengatakan pemerintah bakal membahas lebih lanjut ke mana nantinya upaya komersial Bulog bakal dialihkan.

"Tapi nan pasti Bulog sebagai stabilisator, lebih dekat lagi kepada petani. Artinya kita betul-betul melakukan pemberian jasa kepada publik dan kepada petani," tuturnya.

Di awal pendirian, Perum Bulog sebagai BUMN berasas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog.

Pendirian Perum Bulog tak lepas dari keberadaan lembaga sebelumnya, ialah Badan Urusan Logistik (Bulog). Pasalnya, Perum Bulog merupakan hasil peralihan kelembagaan alias perubahan status norma Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi BUMN dalam corak Perum.

Perubahan status badan norma Bulog juga mempengaruhi alur koordinasi vertikal nan semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan lembaga kementerian teknis lainnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung rencana perubahan status Perum Bulog ini.

"Saya setuju (Bulog menjadi badan). Karena gini loh, jika kita bicara program besar Pak Presiden Prabowo, bicara swasembada pangan. Tidak mungkin jika tidak ada sebuah badan nan bisa operasi pasar," ucapnya usai Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Logam Emas antara Freeport dan Antam di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11).

Perum Bulog memang rencananya bakal diubah menjadi badan otonom nan berada langsung di bawah presiden. Ini membikin Bulog tak bakal lagi berstatus sebagai BUMN.

"Nanti Bulog jadi lembaga pemerintahan lainnya, di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN lagi) dong," kata Wahyu di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

"Kurang lebih (seperti Badan Gizi Nasional). Saya tidak ada perintah (di bawah Kementan). Saya diminta Pak Presiden (Prabowo) menyiapkan transformasi kelembagaan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)