Bos BI Bersuara soal Kantor Digeledah KPK Buntut Kasus Korupsi CSR

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka bunyi usai kantornya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus dugaan korupsi biaya corporate social responsibility (CSR).

Perry mulanya membenarkan bahwa BI menerima kehadiran KPK di instansi pusat pada Senin (16/12) malam. Kedatangan KPK disebut guna melengkapi proses investigasi mengenai dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR.

"Bank Indonesia menghormati proses norma nan dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan nan berlaku, mendukung upaya-upaya investigasi serta bersikap kooperatif kepada KPK," ujar Perry dalam konvensi pers, Rabu (18/12).

Ia menegaskan bahwa sikap kooperatif dalam investigasi ini telah ditunjukkan oleh pihaknya, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat maupun penyampaian dokumen-dokumen.

Perry pun menegaskan bahwa CSR alias program sosial BI telah diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan nan kuat.

"Antara lain kudu memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan nan sah. Dan ada program kerja nan konkret dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya oleh yayasan itu. Dan itu dilakukan melalui satuan kerja di instansi pusat maupun kantor-kantor perwakilan," jelas Perry.

Ia kemudian menyampaikan bahwa para majelis gubernur dalam perihal ini setiap tahun hanya membikin alokasi besaran biaya CSR, ialah melalui tiga bagian program, ialah bagian pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat namalain UMKM, dan ibadah sosial.

"Jadi alokasi besarannya itu diajukan oleh satuan kerja, kemudian diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur secara tahunan alokasi besarannya. Sementara pelaksanaannya ada di satuan kerja dengan prosedur ketentuan yayasan nan sah, punya program nan konkret dan ada pengecekan dan pertanggung jawaban," ucap Perry.

Perry pun tak menampik bahwa penggeledahan nan dilakukan KPK di instansi BI bisa saja berpengaruh kepada kondisi pasar domestik, termasuk kepada nilai tukar.

"Tentu saja Bank Indonesia dengan beragam berita-berita berpengaruh terhadap pasar, termasuk nilai tukar. Bani Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi, melalui pembelian SBN, maupun langkah-langkah lain termasuk SRBI," imbuhnya.

KPK menggeledah Kantor BI termasuk ruang kerja Gubernur BI mengenai kasus dugaan korupsi biaya CSR pada Senin (16/12) malam. Hal itu dibenarkan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

"Ya betul tim dari KPK semalam melakukan geledah di Kantor BI," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/12).

Pada September lalu, KPK mengungkap dugaan penggunaan biaya CSR bermasalah lantaran tidak sesuai dengan peruntukan. Dana CSR diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada 18 September menyebut: "Yang menjadi masalah adalah ketika biaya CSR itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya ada beberapa, misalkan CSR ada 100, nan digunakan hanya 50, nan 50-nya tidak digunakan. nan jadi masalah tuh nan 50-nya nan tidak digunakan tersebut, digunakan misalnya untuk kepentingan pribadi."

Asep mengungkapkan modus korupsi dalam kasus ini dengan memberi contoh biaya CSR nan semestinya untuk membangun akomodasi sosial alias publik tetapi justru disalahgunakan peruntukannya.

"Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah ya bikin rumah, bangun jalan ya bangun jalan, itu enggak jadi masalah. Tapi, menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan," katanya.

(del/agt)