DJPPR Kemenkeu Dorong Inovasi Dalam Pendanaan Proyek Infrastruktur

Sedang Trending 3 jam yang lalu

tim | CNN Indonesia

Rabu, 18 Des 2024 19:40 WIB

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menyebut pemerintah bisa mencoba skema non APBN untuk membangun infrastruktur. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menyebut pemerintah bisa mencoba skema non APBN untuk membangun infrastruktur. ( ANTARA FOTO/Teguh Prihatna).

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) membeberkan jurus jitu menggaet investor swasta dalam proyek infrastruktur RI.

Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur DJPPR Kemenkeu Lalu Taruna Anugerah menegaskan pembangunan prasarana krusial untuk terus dilanjutkan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi melesat sampai 8 persen.

"Pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen perlu melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kedua, mendorong partisipasi swasta dan innovative financing," ungkapnya dalam Talk Show 'Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen' di Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu mencatat pembiayaan prasarana di Indonesia mencapai Rp6.445 triliun pada 2020-2024. Sedangkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sanggup mendanai 37 persen, ialah sekitar Rp2.385 triliun.

DJPPR menekankan kas pemerintah tidak cukup untuk memikul tanggung jawab itu sendirian dalam membangun infrastruktur. Oleh lantaran itu, sisanya bisa ditopang dari BUMN hingga investasi swasta.

"Bagaimana caranya agar swasta bisa tertarik ikut berinvestasi? Tentunya ini bakal sangat erat kaitannya dengan gimana kita melihat appetite swasta nan profit oriented," beber Lalu.

Ia lantas mencontohkan gimana kehadiran skema kerja sama pemerintah dengan badan upaya (KPBU) nan ada selama ini. Menurutnya, proses nan tak kalah krusial dalam rangkaian ini adalah menyiapkan proyek prasarana dengan matang.

Lalu menegaskan DJPPR Kemenkeu bakal mendampingi gimana perencanaan proyek infrastruktur. Mulai dari aspek finansial, lahan, perizinan, hingga aspek revenue stream.

"Artinya, bankable itu menjadi suatu perhatian kita untuk disiapkan sedemikian rupa dan didampingi konsultan nan kita hire. Sehingga pada saat kelak dilelang oleh penanggung jawab proyek kerja sama, swasta bisa dipastikan tertarik bakal masuk," tegasnya.

Di lain sisi, Lalu menekankan pentingnya penerapan environment, social, and governance (ESG). Ia mengatakan DJPPR sudah menyediakan ESG Framework dan ESG Manual untuk mewujudkan implementasinya dalam proyek infrastruktur.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Sumber cnnindonesia.com
cnnindonesia.com