Bawaslu KBB Tak Berdaya Atasi Maraknya Dugaan Pelanggaran oleh Paslon Jelang Pencoblosan

KBB, SekitarKita.id- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bandung Barat (KBB) menghadapi tantangan besar dengan banyaknya dugaan pelanggaran pemilu nan melibatkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.

Untuk merespon perihal tersebut, Bawaslu KBB mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan Kepala Desa di wilayahnya.

Rumor nan berkembang menyebut adanya pengumpulan 140 kepala desa di KBB nan diduga diarahkan untuk memberi dorongan untuk Paslon Nomor Urut 2, Jeje dan Asep, dalam Pilkada.

Dugaan pelanggaran ini semakin menguat ketika sejumlah besar pihak nan tidak menghadiri Rapat Koordinasi nan diinisiasi Bawaslu.

Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah, menjelaskan bahwa sementara waktu mereka tetap menelusuri beberapa temuan, termasuk pengumpulan kepala desa nan diduga bermaksud untuk memenangkan Jeje dan Asep.

Tetapi, Riza menegaskan bahwa info nan ada tetap berupa rumor dan belum dapat dijadikan bukti kuat.

“Hingga sementara waktu, itu tetap rumor. Belum ada bukti nan dapat kami tindaklanjuti,” tutur Riza kepada jurnalis saat ditemui di Lodge Aston Bandung, pada Kamis, (17/10).

Menurut Riza, meski sudah ada penelusuran nan dilakukan oleh pihak Bawaslu, mereka belum menemukan info nan cukup untuk dijadikan bukti petunjuk.

Ia mengharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, Bawaslu dapat memperoleh lebih sejumlah besar info agar dugaan pelanggaran ini dapat diungkap dengan jelas.

“Mudah-mudahan melalui rapat ini, kami dapat berbagi info untuk mengungkap siapa nan terlibat dan apakah pelanggaran ini betul-betul terjadi,” tambahnya.

Bawaslu juga tetap melakukan penelusuran keterkaitan rumor di media sosial tentang keterlibatan pekerjaan nan dilarang dalam pemilu, termasuk ASN dan kepala desa.

Riza mengharapkan rapat koordinasi ini bisa membantu meningkatkan sosialisasi keterkaitan patokan pemilu dan menekan nomor pelanggaran di KBB.

Tetapi, sampai sementara waktu, Bawaslu tetap menunggu laporan resmi dari pihak-pihak keterkaitan, meski rumor sudah mencuat ke publik melalui media.

Riza mengakui bahwa sebagian besar info nan diterima Bawaslu justru berasal dari media.