Bahlil Bantah Izin Ormas Kelola Tambang 'Balas Budi' Dukung Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah pemberian izin ormas keagamaan mengelola tambang merupakan politik balas budi lantaran mendukung Prabowo Subianto yang sekarang terpilih menjadi presiden 2024-2029.

Ia menegaskan ini adalah iktikad baik Presiden Joko Widodo. Kemudian, karpet merah itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Kalau hanya lantaran persoalan politik, kita kan (akan) hanya kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua (ormas keagamaan) toh?" ucapnya dalam konvensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (7/6).

"Logikanya, memang semua itu (ormas keagamaan) dukung Prabowo (di Pilpres 2024)? Gak semua kan? Jadi kami memberikan (izin kelola tambang ke ormas keagamaan) tidak memandang urusan politik," tegas Bahlil.

Menurutnya, jika memang wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK) mengenai politik, pemberiannya mungkin dilakukan saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mentas di Pilpres 2024. Bahlil memandang tudingan itu tetap masuk logika jika memang PP Nomor 25 Tahun 2024 terbit saat kontestasi lima tahunan itu berlangsung.

Namun, dia menegaskan perihal itu tak dilakukan Jokowi. Bahlil malah menyebut buahpikiran ini datang ketika sang Kepala Negara kunjungan kerja ke daerah-daerah.

"Bapak Presiden (Jokowi) menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai perusahaan-perusahaan gede dan investor-investor besar. Karena dalam beragam perjalanan dinas Bapak Presiden ke wilayah menerima aspirasi gimana ormas keagamaan juga diperankan," ungkapnya.

"Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba mencarikan jalannya nan sesuai aturan," sambung Bahlil.

Oleh lantaran itu, ia meminta agar tak ada lagi perdebatan di masyarakat soal karpet merah izin tambang untuk ormas keagamaan. Sebab, nan ditawarkan Presiden Jokowi sama sekali tak mengenai langkah politik.

Ia mengatakan Pilpres 2024 sudah usai. Bahkan, pelantikan kabinet baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran bakal segera dihelat.

"Gak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah itikad baik pemerintah di bawah Pak Presiden Jokowi untuk menghargai jasa-jasa organisasi nan dahsyat dan kontribusi mereka kepada negara," tegas Bahlil.

"Jadi minta lah jika nan sudah selesai ya selesai lah. Itu terlalu apa ya, minta maaf ya, lebay lah kira-kira," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)