Starlink Dapat Izin Beroperasi di Indonesia, Berapa Biaya Langganannya?

Sedang Trending 3 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Starlink disebut sudah mendapatkan izin untuk menggelar layanan di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Telekomunikasi Direktor Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.

Aju menuturkan, Starlink sudah lolos ULO (Uji Laik Operasi). Perusahaan layanan net satelit itu pun disebut sudah mendapatkan SKLO (Surat Keterangan Laik Operasi).

"Hasilnya, sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin," tutur Aju saat ditemui di sela-sela acara Halal Bihalal APJATEL. Dengan demikian, menurut Aju, Starlink telah mendapatkan izin untuk beroperasi di Indonesia. 

Di samping itu, ia juga menyatakan, dengan izin yang diberikan ini, Starlink Indonesia sebagai penyelenggara telekomunikasi memiliki kewajiban dan hak yang sama seperti penyelenggara lain di Tanah Air.

"Jadi, tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi, sama semua karena mereka sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia," tutur Widya menjelaskan.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan Tekno Liputan6.com, layanan internet satelit dari PT Starlink Services Indonesia sudah bisa dipesan. Informasi ini bisa diakses melalui laman Starlink.com.

Berdasarkan informasi, biaya langganan yang ditawarkan adalah Rp 750.000 per bulan dengan biaya hardware Rp 7.800.000 untuk perangkat yang direkomendasikan.

Untuk bisa mendapatkan layanan net satelit ini, konsumen perlu melakukan pendaftaran lebih dulu. Begitu layanan sudah siap, nantinya pendaftaran akan mendapatkan notifikasi.

Selanjutnya, Starlink mengklaim akan siap dikirimkan. Tidak hanya itu, perusahaan juga menjanjikan uji coba selama 30 hari.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Kominfo Diminta Lakukan Kajian Mendalam Sebelum Kasih Izin Operasional Starlink di IKN

Di sisi lain, Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, mengatakan faktor keamanan dan kedaulatan harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang akan beroperasi di Indonesia.

“Itu yang membuat sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi faktor kemanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak yakin Indonesia memiliki kajian yang mendalam mengenai kedua aspek tersebut ketika Starlink diberikan izin usaha,” kata Lilly malalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).

Ia menilai teknologi ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara.

India sebagai negara menolak kehadiran Starlink pasti memiliki kajian yang mendalam mengenai potensi ancaman keamanan dan kedaulatan. Salah satu keamanan yang ingin dijaga adalah information pribadi dan information demografi masyarakat.

"Enggak bisa disamakan kepentingan negara dengan entitas bisnis. Saya berharap Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencontoh India dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan ketika Starlink hadir langsung untuk melayani masyarakat,” ujar Lilly.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kekuatan ekonomi besar dan jumlah penduduk yang sangat banyak, harusnya diproteksi pemerintah dari potensi ancaman kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya dari upaya-upaya yang merugikan negara. 

Kajian Harus Dibuka ke Publik

Lilly prihatin terkait rencana pemerintah untuk menggunakan Starlink pertama kali di IKN. Terlebih lagi IKN merupakan calon ibu kota Indonesia yang dinilai sangat strategis.

Menurutnya, sebelum Kominfo memberikan izin usaha bagi Starlink, seharusnya kajian mendalam baik itu kebutuhan layanan telekomunikasi menggunakan satelit dan kajian keamanan nasional dapat dibuka terlebih dahulu ke publik.

Tujuannya agar publik tahu seberapa besar kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia.

Dengan demikian, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) dapat diminimalisir. 

Satelit Nasional Dinilai Bisa Penuhi Kebutuhan Telekomunikasi

Untuk meminimalkan potensi ancaman terhadap ipoleksosbudhankam, menurut Lilly, Indonesia harusnya memiliki information mengenai kapasitas satelit yang dimiliki oleh perusahaan nasional.

Lilly menyebut hingga saat ini kebutuhan akan telekomunikasi melalui satelit masih bisa dipenuhi oleh satelit nasional yang ada.

Terlebih lagi BAKTI Kominfo melalui Pasifik Satelit Nusantara (PSN) baru-baru ini meluncurkan satelit SATRIA yang memiliki kapasitas terbesar di Asia.

“Apakah sumber daya yang dimiliki perusahaan satelit nasional sudah dimanfaatkan secara optimal? Hitung dulu kebutuhan dan risiko keamanannya. Jika sudah ada hitungan kebutuhannya, manfaatkan dulu sumber daya yang ada. Jika sudah tidak ada, boleh menggunakan sumber daya dari luar," Lily memungkaskan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi (kanan) sesaat sebelum berdiskusi bersama mantan Perdana Menteri Inggris yang juga Pendiri dari Organisasi Nirlaba Tony Blair Insitute, Tony Blair (kiri) di kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Jakarta, Jumat (19/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Sumber liputan6.com teknologi
liputan6.com teknologi