Prabowo Ingin Belajar dari Uni Emirat Arab Demi Perbesar Kapasitas INA

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto ingin belajar dari Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk memperbesar kapabilitas Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA).

Prabowo menyampaikan minat tersebut di depan Presiden PEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Qasr Al Watn, Abu Dhabi, Sabtu (23/11).

"Kami mau membikin sovereign wealth fund kami jauh lebih besar, dan kami juga mau belajar dari pengalaman Uni Emirat Arab," kata Prabowo dalam tayangan nan diunggah YouTube Sekretariat Presiden.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga membujuk PEA aktif berperan-serta dalam perekonomian Indonesia. Terlebih keduanya mempunyai banyak persamaan kepentingan.

"Kita bisa bekerja di beberapa bagian dan kami mau mengundang Uni Emirat Arab untuk aktif berperan-serta dalam ekonomi kami," ujar Prabowo.

PEA sendiri telah membantu operasional INA sebagai negara nan paling besar meletakkan investasinya ialah sebesar US$10 miliar.

Menurut Prabowo, salah satu penyebab PEA bisa berkembang adalah kepemimpinan Presiden MBZ.

"Kami di Indonesia memandang nan Mulia sebagai pemimpin nan sangat berhasil, pemimpin nan punya visi jauh ke depan, nan sudah terbukti membawa kemajuan modernisasi nan sangat pesat kepada negara Emirates, dan kami mau belajar dari nan Mulia," ujar Prabowo.

Pada kesempatan sama, Presiden MBZ mengungkapkan hubungan PEA dengan Indonesia sudah berjalan lama dan dia meyakini hubungan kedua negara bakal semakin baik ke depan.

"Kita sudah saling mengenal sekian tahun dan saya bangga dengan hubungan ini. Insyaallah hubungan ini semakin membaik dan berkembang bagi kedua bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang," terang MBZ.

INA resmi dibentuk pada Desember 2020 lampau melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Pemerintah juga merilis PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Kedua beleid diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Desember 2020 dan diundangkan pada 15 Desember 2020.

Aturan tersebut menjelaskan LPI adalah lembaga nan diberikan kewenangan unik dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat.

Tujuan pembentukan lembaga ini adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi nan dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Selain INA, pemerintah tahun ini juga membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) nan digadang-gadang bakal mengelola aset 7 BUMN raksasa.

(sfr/sfr)