PON 2024 Habiskan Dana Rp 3 Triliun, Rp 2 Triliun Lebih Berasal dari APBN

Liputan6.com, Jakarta Pekan Olahraga Nasional alias PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara sedang berjalan saat ini. Pelaksanaan PON 2024 mulai menyedot perhatian masyakarat akibat beragam kontroversi nan terjadi.

PON Sumut-Aceh 2024 rupanya menghabiskan sangat besar mencapai triliunan rupiah. Seperti biasa, pemerintah pusat menjadi penggelontor biaya terbesar dibandingkan dengan wilayah alias wilayah nan ditunjuk menjadi tuan rumah.

Ajang olahraga terbesar di Indonesia itu sejatinya memang tidak mengandalkan anggaran wilayah (APBD) saja. Namun, anggaran pemerintah pusat (APBN) nan menjadi sumber biaya terbesar. Dana APBN nan tersedot mencapai 2 Triliun lebih (Rp 2.242.969.480.201), sementara APBD nan digunakan hanya 1 Triliun lebih (Rp 1.703.951.967.323).

Dalam rekap anggaran PON 2024 terungkap bahwa anggaran persiapan dan penyelenggaraan nan terbesar disedot oleh Sumatera Utara. Pemberian APBN kepada kebutuhan PON di wilayah itu juga dilakukan dengan dua jalan.

Pertama, disalurkan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui bagian pertandingan, bagian upacara, dan bagian peralatan sebesar Rp 216.929.942.240,-. Kedua, disalurkan via Kementerian PUPR untuk pembangunan Stadion Sumut, jalan stadion, dan jalan Kawasan gateball, MK, serta pengawasan senilai Rp 821.075.887.761.

Untuk Aceh, biaya APBN nan digelontorkan juga tak kalah besar. Dari nan disalurkan Kemenpora melalui bagian pertandingan, bagian upacara, dan bagian peralatan sebesar Rp 270.322.010.400,-.

Kemudian via Kementerian PUPR untuk pembaharuan dan pembangunan venue di Kota Banda Aceh, pembaharuan dan pembangunan venue dayung serta pacuan kuda, dan rehabilitasi juga pembaharuan venue tabahan di Aceh, pembangunan rumah susun, rehabilitasi waduk keuliling, peralatan rumah susun, dan meubelairnya senilai Rp 904.447.994.800.

Kemenpora juga menggelontorkan APBN ke KONI Pusat untuk Panwasrah PON, Bagian Keabsahan, dan Bidang Pengawasan sebesar Rp 30.193.645.000.

Jadi, jika dibagi support biaya dari APBN nan disalurkan via Kemenpora, nilainya mencapai Rp 517.445.597.640. Sementara, dari APBN nan disalurkan PUPR senilai Rp.1.725.523.882.561.

Melihat jumlah angka-angka di atas, PON nan merupakan hajar nasional ini memang menjadi tanggung jawab pembiayaan berbareng antara pusat dan daerah. Namun, selama ini, anggaran pusat alias APBN nan digelontorkan memang lebih besar besar daripada anggaran wilayah alias APBD.

Dengan biaya total kebutuhan PON nan mencapai 3 Triliun lebih (Rp 3.946.921.447.524), biaya APBN nan digelontorkan lebih besar mencapai 2 Triliun lebih (Rp 2.242.969.480.201), sementara APBD nan digunakan hanya 1 Triliun lebih (Rp 1.703.951.967.323).

Melihat besarnya biaya pusat nan digelontorkan ke daerah, tetapi ada realita bahwa wilayah nan mempunyai minat menjadi tuan rumah PON mengusulkan diri, maka perlu ditinjau ulang kesiapan dari daerah-daerah tersebut. Artinya, jika APBD-nya minim, tak perlu lagi bersusah payah demi pamor menjadi tuan rumah PON, daripada pelaksanaanya tak maksimal akibat biaya wilayah nan kurang.

Agar ke depannya PON semakin baik, Menpora Dito Ariotedjo menginginkan ada ada peranan langsung dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan arena empat tahunan ini. Salah satunya adalah pemilihan bagian olahraga nan dipertandingkan.

“Ya pastinya ini kita kudu berbicara, duduk berbareng dengan para stakeholder, berbareng KONI, DPR lantaran ini diatur dalam Undang-Undang, tapi irit saya, opini pribadi saya, kudu ada efektivitas dari cabor nan dipertandingkan,” kata Menpora Dito saat mengikuti rapat berbareng Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Kedua ini adalah event nasional secara objek ini adalah pemerintah pusat dan saya rasa kewenangan pemerintah pusat kudu dikembalikan ke jaman dulu, lantaran saat ini PON sebenarnya tanggung jawab sepenuhnya di tuan rumah dan KONI."