PON 2024 Berantakan, Pemerintah Pusat Diminta Lebih Dilibatkan di Edisi Selanjutnya

Liputan6.com, Jakarta- Pekan Olahraga Nasional alias PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara penuh dengan kekacauan. Baik dari prasarana pertandingan hingga aspek penunjang lainnya. Perubahan kudu dilakukan pada PON 2028 nan bakal berjalan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Profesor dari FIK UNJ, Prof Moch Asmawi berambisi pemerintah pusat bisa lebih diberi ruang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan PON selanjutnya.

Untuk diketahui, penyelenggaraan PON saat ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga wilayah tuan rumah. Daerah nan menjadi tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, ialah Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional.

Prof Asmawi terlibat dalam penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Dia menyaksikan gimana akomodasi belum siap meski aktivitas PON sudah dibuka.

“Saat dibuka PON, belum siap. Baik lapangan maupun fasilitas. Kebetulan saya ada di lapangan bola voli, balap motor, dan atletik. Sampai H-1 di atletik belum siap, tidak ada lampu penerangan, sampai hari pertama sore menyampaikan pemberian bingkisan gelap-gelapan. Ada juga Mas Menteri (Menpora) di sana,” ucap Asmawi, Selasa (1/10/2024).

“PON dirancang jauh-jauh hari, minimal 4 tahun sebelum pelaksanaan. Seharusnya semua sudah siap, dari materi, tenaga, SDM, Gedung, akomodasi harusnya sudah siap. Akan tetapi, kenyataannya tetap perbaikan dan sudah bertanding apalagi mau selesai bertanding. Namun, tetap persiapannya tetap belum matang,” katanya.

Menurut Asmawi, perlu ada perubahan dalam penyelenggaraan PON. Dia mengatakan bahwa Pemerintah Pusat semestinya diberi andil lebih dalam penyelenggaraan PON.

“Yang perlu saya garis bawahi, bagaimanapun juga pemerintah pusat mempunyai andil nan paling depan lantaran nan membiayai paling besar untuk PON ini termasuk akomodasi alias sarpras,” kata Asmawi.

“Nanti, provinsi bisa bekerjasama untuk menyesuaikan diri dengan pusat. Akan tetapi, mau gimana pun juga, pusat adalah penanggung jawab utama,” ujarnya.

Pemerintah Pusat kudu diberi kewenangan lebih utama untuk mensukseskan pergelaran PON. Prof Asmawi memandang penyelenggara PON saat ini kurang melibatkan pemerintah pusat.

“Intinya pemerintah pusat sebagai pengendali dan nan utama lantaran pemerintah pusat adalah nan memberikan wewenang, tetapi selama ini pemerintah pusat kurang diberi kesempatan untuk menentukan segalanya. Tetap dipersiapkan SDM, fasilitas, transportasi, dan lain sebagainya. Harapannya tetap melangkah dengan lancar,” ucapnya.

Prof Asmawi mengatakan semestinya PON mengikuti Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). PON adalah tahapan awal atlet menuju Olimpiade.

“Ingat, kita mempunyai Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) nan merujuk pada Olympic game. Bahkan, ASEAN Game alias Sea Game adalah sebagai perantara menuju Olympic. Bagaimanapun juga, merujuk pada Olympic,” ujarnya.

Asmawi mengkritik bagian olahraga (Cabor), nan dipertandingkan di PON XXI Aceh-Sumatera Utara, terlalu banyak. Baginya, terlalu banyak olahraga tradisional nan dipertandingkan.

“Maaf nih, olahraga-olahraga nan sifatnya rekreasi dipertandingkan, olahraga tradisional di pertandingan. Tidak fair andaikan dikompetisikan. Harusnya disesuaikan dengan Olympic Game, ASEAN, dan juga Sea Game tetap diperhatikan meskipun rujukan utamanya adalah Olympic Game sebagai rujukan DBON,” ujarnya.