Menkop Budi Ingin Gapoktan Jadi Koperasi Buat Salurkan Pupuk Subsidi

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi ingin Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) beralih bentuk menjadi badan norma koperasi dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia.

"Karena, koperasi itu sebuah badan usaha, sedangkan Gapoktan adalah LSM alias ormas," ujar Budi saat audiensi dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, di Jakarta, Kamis (28/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.

Audiensi tersebut membahas kelembagaan Gapoktan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Budi menjelaskan kondisi saat ini penyaluran pupuk bersubsidi sudah terpangkas jauh dari pabrik langsung ke pengecer. Artinya, sudah ada perubahan kebijakan pengedaran pupuk bersubsidi tidak lagi melalui pemasok alias dealer, tetapi langsung ke penerima faedah seperti Gapoktan.

"Oleh karena itu Gapoktan kudu segera mengurus badan norma koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen," ujarnya.

Saat ini, ada sekitar 64.629 Gapoktan di seluruh Indonesia, dan 27 ribu gerai alias pengecer pupuk nan sudah berbadan hukum. Dari jumlah Gapoktan tersebut, tercatat sekitar 4.000-an sudah berbadan norma koperasi. Dengan demikian, sekitar 52.300 Gapoktan belum menjadi koperasi.

"Dalam perihal ini, Gapoktan dan gerai alias pengecer bisa berasosiasi mendirikan koperasi," ucap Menkop Budi Arie.

Terkait langkah piloting koperasi penyalur pupuk bersubsidi, Budi menerangkan, saat ini pihaknya mempunyai anggaran pengembangan bagi 500 koperasi.

"Kita bisa melakukan piloting di 500 Gapoktan nan bakal didorong untuk menjadi koperasi," ucap Menkop Budi Arie.

Selain itu, lanjut Budi, pihaknya juga sudah bekerja-sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam menerapkan standar pelaporan finansial koperasi secara sederhana. "Kita juga mempunyai 1.200 Penyuluh Koperasi semacam pendampingan bagi Gapoktan nantinya. Ada juga Sarjana Penggerak Koperasi alias SPK, di mana kita memerlukan sekitar 9.000 SPK," terang Budi.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan proses upaya tata kelola pupuk bersubsidi berasas Rancangan Peraturan Presiden (R-Prepres). Dalam perihal ini, Gapoktan dapat membentuk koperasi nan bakal bertanggungjawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

"Di mana koperasi nan dibentuk Gapoktan mempunyai landasan norma nan kuat dan jelas, serta dapat meningkatkan peran koperasi dalam mendukung Program Ketahanan Pangan," ujar laki-laki nan berkawan disapa Tiko ini.

Oleh lantaran itu, lanjut Tiko, dalam rangka percepatan penyelenggaraan Perpres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk meningkatkan kapabilitas Gapoktan, maka diperlukan support Kemenkop untuk percepatan perubahan corak kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi.

Tugasnya, pertama, pendampingan teknis dan manajemen mengenai proses perubahan kelembagaan Gapoktan, termasuk pendaftaran massal Gapoktan sekaligus pembukaan rekening bank untuk pengelolaan finansial operasional koperasi Gapoktan.

Kedua, membantu percepatan proses legalitas dan pengesahan koperasi Gapoktan. "Ketiga, menyediakan training dan pembinaan bagi pengurus dan personil koperasi dalam Gapoktan," ucap Wamen BUMN.

Kartika berambisi perubahan kelembagaan Gapoktan menjadi koperasi tersebut dapat selesai maksimal pada April 2025 sejalan dengan timeline masa transisi nan tercantum dalam R-Prepres Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, alias enam bulan sejak diundangkan.

Acara audiensi ini dihadiri juga Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Plt. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, dan Ketua Umum Induk KUD Portasius Nggedi.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)