Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap sejumlah perjuangan nan sudah dilakukan kementeriannya dalam menekan harga tiket pesawat.
Namun, perjuangan tetap belum selesai lantaran ada praktik monopoli nilai avtur. Terkait masalah itu, dia mengkritik BPH Migas nan melindungi praktik monopoli avtur sehingga nilai tiket pesawat mahal.
Budi mengatakan ada empat aspek kenapa nilai tiket pesawat Indonesia tak kunjung turun. Pertama, sistem penjualan avtur di tanah air dimonopoli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya langsung menunjuk bahwa (penjualan oleh) satu provider membikin nilai monopoli. Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas, tolong ditulis gede-gede," ungkapnya dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
"Masa iya sih, satu operator (penyedia avtur di Indonesia) kudu berilmu internasional? (Untuk) negaranya sendiri kok (mesti) pengalaman internasional?" kritik Budi.
Ia meminta masyarakat untuk bertanya kepada BPH Migas mengenai praktik monopoli avtur itu. Budi mengatakan dirinya sudah bersikap soft alias lembut.
Budi apalagi menyinggung soal rapat acapkali dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Akan tetapi, dia menyebut tak ada penyelenggaraan dari rekomendasi Kemenhub tersebut.
"Kita itu mesti saling bekerja-sama untuk memberikan sesuatu sumbangsih. Kalau enggak, gak selesai," tegas Budi.
"Jadi, jika ngomong kapan (harga tiket pesawat turun), bukan ngelempar. Saya sudah sampaikan ini satu tahun nan lalu, tetapi dianggap 'anjing menggonggong kafilah berlalu', tidak didengar," sambungnya.
Kedua, Budi menyinggung soal pajak atas spare part pesawat. Ia mencontohkan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia tak memungut pajak atas suku cadang tersebut.
Ia mengatakan urusan pajak atas spare part sudah nyaris selesai. Namun, Budi tak menyebut apakah pajak tersebut bakal dikurangi alias dihapuskan.
"Nah, ini katanya sih nyaris selesai, katanya. Harus diselesaikan. Apabila dua (masalah) ini selesai, itu (harga tiket) pesawat bisa turun 10 persen," klaim Budi.
Ketiga, Budi menyoroti soal tiket pesawat nan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Padahal, dia menegaskan moda transportasi lain tak dipungut PPN.
Keempat, dia menekankan pentingnya koordinasi antar-stakeholder terkait.
"Jadi, BPH Migas datangin (terkait monopoli avtur), Kementerian Keuangan tanyakan itu (PPN)," tandas Budi.
[Gambas:Video CNN]
(skt/agt)