Kontroversi Fasilitas hingga Makanan Atlet PON Aceh-Sumut 2024, Tanggung Jawab Siapa?

Liputan6.com, Jakarta - Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mengukir sejarah di Indonesia. Untuk kali pertama event ini berjalan di dua provinsi sejak pertama kali digelar tahun 1948.

Proposal Aceh-Sumatera Utara mendapat bunyi terbanyak pada Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) nan berjalan pada 24 April 2018, mengalahkan fans lain Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kalimantan Timur. Ini adalah kali pertama Aceh menggelar PON dan kedua bagi Sumatera Utara setelah 1953.

Kapasitas Aceh-Sumut pun menjadi benchmark jika PON kembali mempunyai dua tuan rumah, nan kemudian langsung digunakan empat tahun mendatang saat NTB-Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai pelaksana PON pada Musornaslub KONI jenis 2022.

Sayang, jelang penutupan pada Jumat (20/9/2024) malam WIB, PON Aceh-Sumut 2024 jarang menghadirkan kabar-kabar bagus. Apa nan terjadi di sana justru dijadikan catatan tentang apa nan kudu dihindari dan layak dipelajari.

Venue PON Aceh-Sumut 2024 Tidak Layak 

Sejumlah atlet menggunakan media sosial untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi PON 2024. Salah satunya menyangkut venue.

GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, belum layak dipakai. Atlet kudu menempuh jalanan berdebu, berpasir, berlumpur, dan apalagi digenangi air untuk mencapai letak pertandingan.

Kesiapan venue semakin dipertanyakan setelah cuaca ekstrem menghantam Aceh dalam beberapa hari terakhir. Atap gedung venue bagian olahraga menembak, ialah Lapangan Tembak Rindam Iskandar Muda, Mata Ie, Aceh Besar, roboh begitu hujan deras dan angin kencang.

Arena pertandingan panahan di Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, porak-poranda. Sedangkan jendela GOR Harapan Bangsa, tempat pertandingan bola basket 3x3, copot sehingga menyebabkan dua penonton terluka dan dirujuk ke rumah sakit.

Konsumsi Atlet Bermasalah 

Selain letak pertandingan, konsumsi PON 2024 turut digugat. Dilansir situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran untuk makanan atlet, pelatih, dan ofisial untuk PON 2024 mencapai Rp42,5 miliar, dengan tender dilakukan melalui E-Purchasing. Makan besar untuk atlet berbobot Rp50 ribu dan snack Rp18 ribu per porsi.

Namun, kebanyakan atlet mengaku tak mendapatkan hidangan layak, porsi sedikit, dan apalagi ada nan basi. Beberapa atlet lainnya juga memprotes keterlambatan dalam pengantaran makanan.

Pemukulan Wasit Sepak Bola 

Selain masalah prasarana dan pelayanan, PON 2024 turut menghadirkan kontroversi nan mencederai nilai-nilai sportivitas olahraga. Ini datang pada laga perempat final cabor sepak bola putra nan mempertemukan Aceh dan Sulawesi Tengah, Sabtu (14/9/2024).

Wasit Eko Agus Sugiharto mengeluarkan tiga kartu merah plus menganjar dua penalti bagi Sulteng. Rentetan keputusan itu memicu emosi pemain Sulteng Muhammad Rizki Saputra nan kemudian menghantamnya. Sang pengadil laga langsung terjatuh dan dilarikan dengan ambulans ke rumah sakit setelah sempat mendapat perawatan medis. Sulteng akhirnya memilih mundur dalam kedudukan 1-1.

Insiden ini memicu reaksi keras dari PSSI. Ketua Umum Erick Thohir memastikan pihaknya bakal melakukan investigasi mendalam atas peristiwa tersebut, tak terkecuali kepemimpinan wasit nan dinilai penuh kejanggalan.

Selanjutnya, hukuman berat bakal dijatuhkan, baik kepada pihak nan terbukti menggulirkan laga secara tidak fair, maupun pemain nan kandas memberi respons sportif atas situasi di lapangan.

"Memalukan. Sangat memalukan. PSSI bakal mengusut tuntas peristiwa ini dan bakal menjatuhkan hukuman terberat!" tegas Erick Thohir.

"Pastinya bakal dilakukan investigasi mendalam. Indikasi pertandingan nan tidak fair menjadi materi serius nan ditelaah. Pun halnya reaksi pemain nan dipastikan berbuah hukuman nan sangat berat."

"Ini adalah tindakan pidana nan punya akibat hukum. Skandal soal keputusan wasit jadi perihal lain nan juga punya akibat norma jika memang rupanya terindikasi diatur oleh oknum tertentu," tambahnya.

Rentetan masalah ini memaksa pemerintah pusat turun tangan sesuai kapabilitas masing-masing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono menyatakan pihaknya telah menurunkan tim ke letak venue nan rusak.

"Sekarang K3 kami sudah ke sana. Karena ada, ya maksudnya enggak ada alasan, kita lihat kenapa itu," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Selain itu, Menteri PUPR bakal melakukan pertimbangan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Pak Menko PMK ngundang untuk evaluasi. Pak Presiden juga di dalam penjelasannya sudah bakal mengeluarkan. Mungkin ini persiapan untuk pertimbangan oleh Presiden," ujar Basuki.

"Saya kira jika Pak Menko PMK ngundang rapat untuk pertimbangan PON, utamanya Pak Menpora. Kemudian mungkin saya, dan lain-lain," sambungnya.

Saat ditanyakan soal pertimbangan awal dari Kementerian PUPR seperti apa, Basuki menyebut perihal itu tergantung dengan Kemenko PMK.

"Ya, kelak tergantung Pak PMK. Kalau saya, internally, saya sudah mengevaluasi. Semua kan ada berapa, 18 venue nan ada di Aceh, 18 kan. Semua sudah oke, selain nan kemarin. Ya, kan ada angin besar besar memang. Kemudian nan di stadion juga sudah selesai, di Sumut. Besok, Jumat kan dipenutupkan. nan jalan-jalan nan tanggung jawab kami juga sudah selesai," jelasnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Ariotedjo memastikan masalah konsumsi telah ditangani. Dia menyebut problema ini lebih banyak muncul di Aceh lantaran situasi setempat.

Warung makan di Aceh jauh lebih sedikit daripada Sumut, ditambah lagi dengan jam kerja nan berbeda dengan wilayah lainnya.

"Di Aceh itu, jika tidak salah, setiap azan itu kudu berhenti, khususnya azan Maghrib. Nah, jadi memang ada keluhan juga mengenai agenda pengiriman," ujar Menpora Dito pada rapat kerja (raker) berbareng Komisi X DPR RI, Kamis (12/9/2024).

"Tapi saya percaya ini ya bagaimanapun nan namanya kultur dengan kebutuhan kudu kita cari solusinya Dan ini nan sedang diadaptasikan. Jadi jika makanan, relatif lebih banyak masalah di Aceh."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut turun tangan. Serangkaian masalah nan muncul di PON Aceh-Sumut 2024 membikin lembaga antirasuah ini siaga mengenai adanya dugaan korupsi.

"Ya memang, kita juga mendapat info dari rekan-rekan jurnalis, melalui pemberitaan-pemberitaannya, bahwa ada beberapa venue nan tidak siap, venue nan roboh dan lain-lain," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (19/9/2024).

Asep menegaskan bahwa timnya saat ini tengah bergerak untuk mengumpulkan info lebih lanjut mengenai dugaan korupsi. Ia juga berambisi agar masyarakat, terutama nan berada di sekitar letak pembangunan venue, dapat aktif memberikan laporan kepada KPK.

"Nah itu juga saya percaya teman-teman kita di PLPM dan ini juga sudah apa namanya bergerak untuk mengumpulkan informasi, dan syukur -syukur masyarakat di alias wartawan nan ada di Aceh maupun di Sumatera Utara, di sekitaran venue itu juga berikan laporan kepada kita, untuk kita tindaklanjuti," ujarnya.