Jakarta, CNN Indonesia --
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan Hotel Nusantara di IKN tersebut telah rampung dibangun. Hotel itu dibangun oleh sekumpulan pengusaha Indonesia, nan dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.
Konsorsium ini melibatkan 10 perusahaan, ialah Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group.
"Saat ini terdapat ekosistem terbangun di 2024 dengan progres pembangunan prasarana 100 persen alias telah selesai. Ini nan telah dilakukan oleh penanammodal alias non APBN, ialah Hotel Nusantara," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Danis Sumadilaga dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi II DPR, Rabu (30/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Hotel Nusantara, prasarana lainnya nan juga telah rampung dibangun di antaranya pusat training Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Telkom Smart Office, serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 50 megawatt.
Danis juga memaparkan prasarana nan progres pembangunannya sudah di atas 90 persen, di antaranya Hotel Qubika, Rumah Sakit (RS) IKN, Restoran Kampung Kecil, RS Hermina, dan RS Mayapada. Infrastruktur ini ditargetkan rampung terbangun akhir tahun ini.
"Beberapa hotel dan rumah sakit ini sebetulnya sebagian sudah berfungsi. Jadi beberapa lantai dan tempat tidur sudah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat nan ada di ibu kota negara," kata Danis.
Lalu, ada juga prasarana nan pembangunannya di bawah 90 persen ialah kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI), Bandara VVIP IKN sisi darat, RS Abdi Waluyo, dan Sekolah Dasar (SD) Sepaku.
Sementara kompleks kepresidenan progresnya berkisar 80 sampai 90 persen, ialah Sekretariat Presiden 94 persen, Istana Garuda 99,1 persen, serta Istana Negara dan lapangan upacara 87,6 persen.
Lalu, instansi kementerian koordinator (kemenko) progresnya berkisar 60 sampai 80 persen. Rinciannya kemenko I 85,5 persen, kemenko II 61,2 persen, kemenko III 85,4 persen, dan kemenko IV 92,1 persen.
Sementara itu, gedung legislatif dan yudikatif termasuk gedung DPR di IKN ditargetkan rampung 2028 mendatang. Ia mengatakan saat ini kreasi awal pembangunan gedung telah disiapkan.
Gedung legislatif dan yudikatif bakal dibangun menggunakan duit APBN.
"Kalau akomodasi perkantoran, akomodasi nan berkarakter prasarana dasar pasti dibiayai oleh pemerintah," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/agt)