Bahlil Sebut Kampus Tak Jamin Kualitas Lulusan, Sindir Jebolan Harvard

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai kampus tak menjamin kualitas lulusannya. Klaim ini disampaikan Bahlil di hadapan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Ia apalagi menyindir keahlian lulusan Harvard University dalam menggaet penanammodal ke tanah air.

"Ini adalah perbedaan (realisasi investasi) antara 2016-2019, itu ketua BKPM-nya adalah tamatan Harvard. Dan 2019-2023 ketua BKPM-nya adalah tamatan Papua," ucapnya dalam Kuliah Umum IPDN nan disiarkan secara daring, Kamis (11/7).

"Apa nan mau saya sampaikan? Kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa alias praja (peserta didik IPDN). Kalian mau sekolah di manapun, di SMA pelosok manapun, ketika masuk di IPDN kudu buktikan kalian adalah nan terbaik daripada orang nan ada di pusat-pusat ibu kota negara," motivasi Bahlil kepada praja IPDN.

Ia memang tak menyebut secara langsung siapa lulusan Harvard University nan dia maksud. Kendati, Kepala BKPM 2016-2019 adalah Thomas Lembong, nan memang jebolan Harvard.

Bahlil memamerkan gimana tren realisasi investasi terus meningkat setiap tahunnya, terutama di bawah kepemimpinannya. Misalnya, pada 2020 mencapai Rp826,3 triliun namalain melampaui sasaran Rp817,2 triliun.

Kemudian, naik kembali di 2021 mencapai Rp901 triliun (target Rp858,5 triliun), pada 2022 menembus Rp1.207 triliun (target Rp968,4 triliun), dan 2023 Bahlil mengumpulkan Rp1.418 triliun dari sasaran Rp1.099 triliun. Sedangkan tahun ini, Kementerian Investasi/BKPM diminta Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan Rp1.650 triliun.

Sementara itu, di era Thomas Lembong, investasi nan masuk ke Indonesia hanya di kisaran Rp600 triliun hingga sekitar Rp700 triliun.

Salah satu kebanggaan Menteri Investasi Bahlil di bawah ketua Presiden Joko Widodo adalah hilirisasi, terutama nikel. Walau, Bahlil mengakui hilirisasi nan digencarkan Indonesia selama ini belum sepenuhnya adil.

"Pemerintah, kami nan mengeluarkan perizinan sekarang setiap investasi nan masuk, kita mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) betul-betul kudu tertib. Jangan hanya investasi masuk, rakyatnya tidak diperhatikan," tuturnya.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya kudu jujur di ruangan ini. Untuk pemerintahan pusat dan penanammodal sudah sangat baik, tetapi biaya transfer ke daerah, pemberdayaan pengusaha daerah, rakyatnya bagaimana? Belum maksimal," ucap Bahlil mengakui 'dosa' hilirisasi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)