Agar PON 2024 Tak Bermasalah Hukum, Kemenpora Libatkan Eks Kasatgas KPK

Liputan6.com, Jakarta- Pekan Olaraga Nasional alias PON 2024 sejenak lagi digelar di Aceh dan Sumatera Putara pada 8 September sampai 20 September 2024. Persiapan terus dilakukan agar event empat tahunan tersebut melangkah dengan lancar.

Pemantauan langsung ke venue-venue penyelenggaraan arena olahraga terbesar Indonesia itu mulai dilakukan oleh pemerintah dalam perihal ini Kemenpora dan KONI. Langkah ini dilakukan demi mengecek kesiapan venue menggelar PON 2024. Rencananya, proses pengecekan secara menyeluruh bakal dilakukan mulai 21 Juni sampai 28 Juni 2024 mendatang.

Untuk memastikan agar penyelenggaraan PON 2024 kedepannya tidak bermasalah hukum, perwakilan dari Kemenpora nan melakukan pengecekan itu dipimpin oleh Damanik, tenaga mahir (TA) bagian Pencegahan Korupsi. Damanik Eks Kasatgas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, ada Deputi III Kemenpora Rudy Sufahriadi, Staf Ahli Bidang Hub Pusat & Daerah Dwijayanto, Asdep Sarpras Anwar, TA Industri & Tenaga Olahraga Dhede.

Menurut Menpora Dito Ariotedjo, jajarannya nan berangkat ke Aceh-Sumut, merupakan langkah antisipasi sekaligus memastikan seluruh penyelenggaraan PON 2024 tak salah secara hukum. Karena itu, dalam rombongan terdapat Damanik guna mengawal dan memandang langsung pembangunan serta kesiapan di lapangan.

"Pasca Rapat Terbatas (Ratas), kami langsung action dan kamk betul-betul mau jaga dari korupsi arena PON 2024 ini," tegasnya.

Berkaca pada penyelenggaraan PON sebelum-sebelumnya, Kemenpora nan menjadi leading sector olahraga nasional tak mau lagi kasus norma mencuat setelah penyelenggaraan arena empat tahunan tersebut.

Langkah antisipasi nan dilakukan, sengaja diambil oleh Kemenpora agar tak ada lagi problem-problem norma mengenai korupsi, pasca penyelenggaraan PON.