Menperin soal Investasi Apple: Undangan Rapat Saja Belum Ada Kabar

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membantah berita nan menyebut Apple membuka preorder iPhone 16 per Jumat (20/12).

Bantahan dia berikan mengenai berita pemerintah telah menerima proposal investasi dari Apple sebesar US$ 1 miliar.

Agus Gumiwang mengatakan belum menerima proposal investasi sebesar US$ 1 miliar dari Apple. Pemerintah lantaran itu belum memberi izin penjualan iPhone 16 untuk Apple.

"Sampai hari ini kami belum terima. Jadi kita memberikan izin berasas apa? Karena arsip resminya terhadap rencana mereka belum kita terima," kata Agus Gumiwang kepada wartawan di Gedung Kemenperin, Jakarta, Jum'at (20/12) seperti dikutip dari detik.com.

Agus juga mengatakan sejatinya pemerintah sudah mengundang Apple untuk melakukan pertemuan negosiasi sejak sepekan nan lalu.

Akan tetapi, sampai sekarang belum ada jawaban apapun dari pihak Apple.

"Jangankan untuk jawaban proposal resmi, jawaban untuk menghadiri rapat dari undangan rapat nan kami sudah kirim juga itu belum ada kabarnya," ungkapnya.

Hingga saat ini, Agus Gumiwang mengaku tetap menunggu kehadiran perwakilan Apple. Ia juga mengaku telah meminta pihak Apple untuk berbincang dan negosiasi secara bentuk dengan pemerintah.

Ia juga menegaskan ada tiga pendekatan bagi Apple kalau mereka hendak memasarkan produknya di Indonesia, ialah skema hardware, software, dan inovasi. 

"Masing-masing itu ada perhitungannya termasuk jika Apple memutuskan untuk melanjutkan skema nan ketiga, skema inovasi, termasuk jika Apple memutuskan untuk tidak membangun pabrik akomodasi produksi di Indonesia, kita bisa tetap menggunakan skema ketiga," katanya.

Lebih jauh, Agus Gumiwang juga menegaskan pembangunan pabrik Apple di Indonesia untuk keuntungannya. Pasalnya, tanpa membangun pabrik di Indonesia, Apple bakal terus melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia.

"Jadi jika menurut pandangan saya, untuk apa sih Apple kudu setiap tiga tahun melakukan memberikan alias menyampaikan proposal baru pada pemerintah setiap tiga tahun, mereka kudu negosiasi dengan pemerintah setiap tiga tahun, itu nilai nan kudu dinegosiasikan juga," tutupnya

[Gambas:Video CNN]

(agt)