CNN Indonesia
Jumat, 30 Agu 2024 17:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui mengenai rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025.
"Saya enggak tahu, lantaran belum ada rapat mengenai itu," kata Jokowi usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan respirasi Ibu dan anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8).
Jokowi juga belum bisa memastikan apakah dalam waktu dekat pemerintah bakal segera rapat dan berkoordinasi mengenai wacana itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum tahu, saya belum tahu, nantinya, masalah di lapangan seperti apa," ujarnya.
Rencana perubahan penyaluran subsidi tiket KRL dengan berbasis NIK mengemuka belakangan ini. Rencana apalagi sudah tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025.
Dalam arsip Nota Keuangan dan RAPBN 2025 ditetapkan anggaran shopping subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun.
Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan penemuan pelayanan kelas ekonomi bagi pikulan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan nan dilakukan ialah mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," tulis Buku Nota II nan dikutip pada Rabu (28/8).
Selain itu, perbaikan lain nan dilakukan untuk moda transportasi kereta api lainnya sebagai berikut:
- Pelaksanaan penilaian kepuasan pengguna dengan sistem survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
- Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema kalkulasi pendapatan non tiket (non core)
- Melakukan penyelenggaraan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.
[Gambas:Video CNN]
(khr/sfr)